Manado (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung terus meningkatkan kualitas tenaga pendidik di kota tersebut, guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
“Ingat, pendidikan adalah salah sektor vital dan harus diisi oleh SDM yang benar-benar memenuhi kualifikasi agar pendidikan kita benar-benar bermutu,” kata Wali Kota Bitung, Max Lomban di Bitung, kamis.
Sehingga berbagai pelatihan baik Kepala Sekolah (Kepsek) maupun tim pengajar sangat diperlukan.
"Selain untuk meningkatkan kualitas SDM para anak didik, juga pelatihan dibutuhkan untuk mengembangkan infrastruktur sekolah dalam menunjang mutu anak tersebut," tambah Lomban.
Kepsek yang dilantik harus memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dari total pejabat yang dilantik hanya 10% yang mengalami pergeseran dan sisanya masih jabatan lama.
“Pelantikan ini digelar selain penyegaran juga untuk mengikuti nomenklatur baru seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata serta Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” jelas Lomban.
Dirinya juga menekankan soal laporan pertanggungjawaban atau SPJ dana BOS bagi kepala sekolah agar lebih selektif.
“Harus keras dalam masalah keuangan sehingga wajar jika triwulan kedua tidak diacairkan karena SPJ belum ada. Makanya saya minta begitu dana habis digunakan segera masukkan SPJ,” katanya.
Ia juga mengingatkan soal metode mengajar yang harus lebih banyak melibatkan siswa dengan komunikasi.
“Ajak siswa berkomunikasi dan guru harus lebih banyak mendengar. Latih siswa kita untuk berani berbicara dan mengemukakan pendapat, jika keliru tugas kita meluruskan,” sebutnya.
“Ingat, pendidikan adalah salah sektor vital dan harus diisi oleh SDM yang benar-benar memenuhi kualifikasi agar pendidikan kita benar-benar bermutu,” kata Wali Kota Bitung, Max Lomban di Bitung, kamis.
Sehingga berbagai pelatihan baik Kepala Sekolah (Kepsek) maupun tim pengajar sangat diperlukan.
"Selain untuk meningkatkan kualitas SDM para anak didik, juga pelatihan dibutuhkan untuk mengembangkan infrastruktur sekolah dalam menunjang mutu anak tersebut," tambah Lomban.
Kepsek yang dilantik harus memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dari total pejabat yang dilantik hanya 10% yang mengalami pergeseran dan sisanya masih jabatan lama.
“Pelantikan ini digelar selain penyegaran juga untuk mengikuti nomenklatur baru seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata serta Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” jelas Lomban.
Dirinya juga menekankan soal laporan pertanggungjawaban atau SPJ dana BOS bagi kepala sekolah agar lebih selektif.
“Harus keras dalam masalah keuangan sehingga wajar jika triwulan kedua tidak diacairkan karena SPJ belum ada. Makanya saya minta begitu dana habis digunakan segera masukkan SPJ,” katanya.
Ia juga mengingatkan soal metode mengajar yang harus lebih banyak melibatkan siswa dengan komunikasi.
“Ajak siswa berkomunikasi dan guru harus lebih banyak mendengar. Latih siswa kita untuk berani berbicara dan mengemukakan pendapat, jika keliru tugas kita meluruskan,” sebutnya.