Minahasa Tenggara, Sulut (ANTARA) - Kunjungan kerja Komisi l DPRD Minahasa Tenggara, yang diawali di Kecamatan Tombatu Utara mendapatkan sejumlah temuan dan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Temuan diantaranya soal pelaksanaan program bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Ternyata ada di salah satu desa yang bantuan ini jatuh ke rumah aparat pemerintah desa,” kata Ketua Komisi I, Artly Kountur di Tombatu.
Ia mengaku, meski tidak ada yang salah jika tempat tinggal dari perangkat desa memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut.
“Tetapi tentu tidak elok dan tidak etis kalau ternyata yang diprioritaskan adalah perangkat desa, karena prinsipnya mereka adalah pelayan yang tentu yang harus diutamakan adalah masyarakat,” jelasnya.
Isu lain yang diangkat dalam kunjungan kerja ini terkait kedudukan protokoler anggota DPRD Kabupaten Mitra.
“Kami memberikan pemahaman berdasarkan regulais yang ada terkait dengan kedudukan dan protokoler anggota DPRD. Sebab, ada juga Hukumtua dan aparat desa yang rupanya belum begitu paham soal ini, meskipun ada juga anggota DPRD yang sebenarnya sudah paham tetapi enggan menjalankan hal ini,” ungkapnya.
Pada kunjungan kerja ini juga Komisi I menggandeng instansi teknis, antara lain dari Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
“Dari Inspektorat menyorot soal pendamping desa, khususnya pendamping teknis infrastruktur yang perlu ditingkatkan lagi perannya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, temuan yang didapati Inspektorat berkaitan dengan kekeliruan dalam melakukan desain perencanaan.
“Oleh karena pendamping teknis infrastruktur belum menunjukkan perannya secara maksimal. Ini juga menjadi catatan dan masukkan yang penting,” sebut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Turut hadir pada kunjungan kerja ini para personil Komisi I yakni Sophia Antou, Heedy Tumbelaka, Rasny Pontoriring, Fitria Asaha, Royke Pelleng, dan Arthur Runturambi. Hadir pula Kadis PMD Boyke Akay, Kabid Anggaran di BKD Ruddy Kures, Irbanwil di Inspektorat Sonny Silvanus, dan Camat Tombatu Utara Helda Mokat..
“Temuan diantaranya soal pelaksanaan program bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Ternyata ada di salah satu desa yang bantuan ini jatuh ke rumah aparat pemerintah desa,” kata Ketua Komisi I, Artly Kountur di Tombatu.
Ia mengaku, meski tidak ada yang salah jika tempat tinggal dari perangkat desa memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut.
“Tetapi tentu tidak elok dan tidak etis kalau ternyata yang diprioritaskan adalah perangkat desa, karena prinsipnya mereka adalah pelayan yang tentu yang harus diutamakan adalah masyarakat,” jelasnya.
Isu lain yang diangkat dalam kunjungan kerja ini terkait kedudukan protokoler anggota DPRD Kabupaten Mitra.
“Kami memberikan pemahaman berdasarkan regulais yang ada terkait dengan kedudukan dan protokoler anggota DPRD. Sebab, ada juga Hukumtua dan aparat desa yang rupanya belum begitu paham soal ini, meskipun ada juga anggota DPRD yang sebenarnya sudah paham tetapi enggan menjalankan hal ini,” ungkapnya.
Pada kunjungan kerja ini juga Komisi I menggandeng instansi teknis, antara lain dari Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
“Dari Inspektorat menyorot soal pendamping desa, khususnya pendamping teknis infrastruktur yang perlu ditingkatkan lagi perannya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, temuan yang didapati Inspektorat berkaitan dengan kekeliruan dalam melakukan desain perencanaan.
“Oleh karena pendamping teknis infrastruktur belum menunjukkan perannya secara maksimal. Ini juga menjadi catatan dan masukkan yang penting,” sebut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Turut hadir pada kunjungan kerja ini para personil Komisi I yakni Sophia Antou, Heedy Tumbelaka, Rasny Pontoriring, Fitria Asaha, Royke Pelleng, dan Arthur Runturambi. Hadir pula Kadis PMD Boyke Akay, Kabid Anggaran di BKD Ruddy Kures, Irbanwil di Inspektorat Sonny Silvanus, dan Camat Tombatu Utara Helda Mokat..