Manado (ANTARA) - Wakil ketua DPRD Manado, Adrey Laikun, ST, memimpin rombongan legislator melakukan konsultasi terkait rencana pembuatan hutan lindung di kawasan Pulau Bunaken, ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI.
"Kami mempertanyakan tentang rencana zonasi taman nasional laut Bunaken dan pembuatan hutan lindung di kawasan sekitar 700 hektar di pulau tersebut," kata Laikun, di Manado.
Dia mengatakan, pihaknya diarahkan bertemu dengan pihak balai KSDA Sulawesi Utara, sebab jika hutan lindung mencapai area 700 hektar, maka pemukiman penduduk atau kampung akan tersentuh juga.
Sebab itu, menurutnya maka bersama anggota komisi IV mempertanyakan hal tersebut, dan minta agar KLH menyediakan peta untuk itu.
"Namun berdasarkan konsultasi kami, pihak KSDA, sudah menegaskan, tidak akan pernah menzolimi penduduk, sebab organisasi tersebut, justru membela penduduk," katanya.
Juga menurutnya, DPRD Manado menyilahkan KSDA mengelola zona-zona yang memang sudah diberikan tanda, tetapi jangan sampai menyentuh wilayah pemukiman.
Dia pun mengatakan, dalam konsultasi tersebut, baru diketahui bahwa setiap tahunya, kawasan konservasi tersebut memberikan pemasukan sekitar Rp3 miliar setiap tahunnya, yang langsung masuk ke kas negara.
Karena itu, pihaknya pun mempertanyakan apakah memang benar dana itu masuk ke negara dan bagaimana pemanfaatanya bagi masyarakat di pesisir. ***
"Kami mempertanyakan tentang rencana zonasi taman nasional laut Bunaken dan pembuatan hutan lindung di kawasan sekitar 700 hektar di pulau tersebut," kata Laikun, di Manado.
Dia mengatakan, pihaknya diarahkan bertemu dengan pihak balai KSDA Sulawesi Utara, sebab jika hutan lindung mencapai area 700 hektar, maka pemukiman penduduk atau kampung akan tersentuh juga.
Sebab itu, menurutnya maka bersama anggota komisi IV mempertanyakan hal tersebut, dan minta agar KLH menyediakan peta untuk itu.
"Namun berdasarkan konsultasi kami, pihak KSDA, sudah menegaskan, tidak akan pernah menzolimi penduduk, sebab organisasi tersebut, justru membela penduduk," katanya.
Juga menurutnya, DPRD Manado menyilahkan KSDA mengelola zona-zona yang memang sudah diberikan tanda, tetapi jangan sampai menyentuh wilayah pemukiman.
Dia pun mengatakan, dalam konsultasi tersebut, baru diketahui bahwa setiap tahunya, kawasan konservasi tersebut memberikan pemasukan sekitar Rp3 miliar setiap tahunnya, yang langsung masuk ke kas negara.
Karena itu, pihaknya pun mempertanyakan apakah memang benar dana itu masuk ke negara dan bagaimana pemanfaatanya bagi masyarakat di pesisir. ***