Manado (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara (Sulutgomalut) Slamet Wibowo mengatakan Industri Jasa keuangan (IJK) Expo diharapkan mampu mendorong percepatan akses keuangan daerah.
"Pameran tersebut selain memberi kesempatan kepada masyarakat mengakses produk dan layanan IJK, juga bertujuan merealisasikan program tim percepatan akses keuangan daerah," kata Slamet di Manado, Selasa.
Literasi dan inklusi keuangan, kata Slamet, penting diketahui masyarakat.
"Saat ini banyak sekali tawaran di tengah masyarakat yang beredar. Dengan expo ini, mereka bisa tahu layanan jasa keuangan yang baik," katanya.
Untuk mengedukasi masyarakat, IJK Expo yang diselenggarakan oleh OJK SulutGomalut diisi talkshow secara bergantian tentang keuangan digital, perbankan, pasar modal, multifinance hingga Fintech.
"Ada juga lelang online barang oleh Dirjen Kekayaan Negara dan penukaran uang oleh BI," ujarnya.
IJK Expo 2019 kali ini diikuti OJK, Bank Indonesia Sulut, 15 bank umum, BPR yang hadir dengan Kampoeng Perbarindo, 5 multifinance, Pasar Modal BEI, 3 asuransi umum, 2 fintech, dan DJKN Suluttenggomalut.
Ini merupakan salah satu tujuan dari tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD).
Dia menjelaskan TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Pembentukan TPAKD merupakan tindak lanjut dari Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016. Isi aturan itu adalah meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama OJK di wilayah tersebut.
"Kehadiran TPAKD dilatarbelakangi masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia," jelasnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang dilaksanakan OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat baru sebesar 21,84 persen dengan utilitas baru mencapai 59,74 persen.
"Pameran tersebut selain memberi kesempatan kepada masyarakat mengakses produk dan layanan IJK, juga bertujuan merealisasikan program tim percepatan akses keuangan daerah," kata Slamet di Manado, Selasa.
Literasi dan inklusi keuangan, kata Slamet, penting diketahui masyarakat.
"Saat ini banyak sekali tawaran di tengah masyarakat yang beredar. Dengan expo ini, mereka bisa tahu layanan jasa keuangan yang baik," katanya.
Untuk mengedukasi masyarakat, IJK Expo yang diselenggarakan oleh OJK SulutGomalut diisi talkshow secara bergantian tentang keuangan digital, perbankan, pasar modal, multifinance hingga Fintech.
"Ada juga lelang online barang oleh Dirjen Kekayaan Negara dan penukaran uang oleh BI," ujarnya.
IJK Expo 2019 kali ini diikuti OJK, Bank Indonesia Sulut, 15 bank umum, BPR yang hadir dengan Kampoeng Perbarindo, 5 multifinance, Pasar Modal BEI, 3 asuransi umum, 2 fintech, dan DJKN Suluttenggomalut.
Ini merupakan salah satu tujuan dari tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD).
Dia menjelaskan TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Pembentukan TPAKD merupakan tindak lanjut dari Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016. Isi aturan itu adalah meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama OJK di wilayah tersebut.
"Kehadiran TPAKD dilatarbelakangi masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia," jelasnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang dilaksanakan OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat baru sebesar 21,84 persen dengan utilitas baru mencapai 59,74 persen.