Manado (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara Sugiyatna optimistis program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK) dapat menjadi pijakan perencanaan pembangunan daerah.
"Penyusunan profil program KKBPK baik di aras provinsi maupun kabupaten dan kota dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan merumuskan kebijakan dan dapat menentukan suatu strategi dalam perencanaan pembangunan daerah," sebut Sugiyanta di Manado, Selasa.
Sugiyatna dalam acara diseminasi dan advokasi pemanfaatan data profil KKBPK mengatakan, data dan ulasan parameter kependudukan dapat dijadikan dasar ataupun input perumusan kebijakan dan strategi.
Karena itu harap dia, dibutuhkan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan serta mitra kerja menyumbangkan pemikiran serta keahlian menyediakan publikasi data kependudukan.
"Publikasi ini dijadikan media advokasi menyosialisasikan program KKBPK baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," ujarnya.
Kasubid Penetapan Parameter Kependudukan BKKBN Sulut Martha Tumunggor, diseminasi dan advokasi pemanfaatan data profil kependudukan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para mitra kerja.
Pengetahuan ini berkaitan dengan parameter-parameter kependudukan yang disusun melalui profil kependudukan yang ada di setiap kabupaten dan kota.
Diseminasi dan advokasi pemanfaatan data profil ini dihadiri Sekretaris Umum IPADI (Ikatan Pemerhati Ahli Demografi Indonesia) Turro Wongkaren PhD, Bappeda Provinsi Sulut, Disdukcapil Provinsi Sulut serta pemangku kepentingan lainnya.*
"Penyusunan profil program KKBPK baik di aras provinsi maupun kabupaten dan kota dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan merumuskan kebijakan dan dapat menentukan suatu strategi dalam perencanaan pembangunan daerah," sebut Sugiyanta di Manado, Selasa.
Sugiyatna dalam acara diseminasi dan advokasi pemanfaatan data profil KKBPK mengatakan, data dan ulasan parameter kependudukan dapat dijadikan dasar ataupun input perumusan kebijakan dan strategi.
Karena itu harap dia, dibutuhkan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan serta mitra kerja menyumbangkan pemikiran serta keahlian menyediakan publikasi data kependudukan.
"Publikasi ini dijadikan media advokasi menyosialisasikan program KKBPK baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," ujarnya.
Kasubid Penetapan Parameter Kependudukan BKKBN Sulut Martha Tumunggor, diseminasi dan advokasi pemanfaatan data profil kependudukan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para mitra kerja.
Pengetahuan ini berkaitan dengan parameter-parameter kependudukan yang disusun melalui profil kependudukan yang ada di setiap kabupaten dan kota.
Diseminasi dan advokasi pemanfaatan data profil ini dihadiri Sekretaris Umum IPADI (Ikatan Pemerhati Ahli Demografi Indonesia) Turro Wongkaren PhD, Bappeda Provinsi Sulut, Disdukcapil Provinsi Sulut serta pemangku kepentingan lainnya.*