Minahasa Tenggara, Sulut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra), menjadi yang teratas dalam penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada rencana aksi pencegahan korupsi.
“Saat ini Mitra ada di posisi pertama di Sulut dengan hasil evaluasi dari KPK, menunjukkan prosentasi 65 persen," kata Inspektur Mitra, David Lalandos, di Ratahan, Selasa.
Indikator dalam penilaian tersebut, perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manjemen aset daerah, adalah sejumlah item penilaian kinerja.
Menurutnya, indikator tersebut juga berkaitan dengan tindaklanjut rekomendasi pihak auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik itu temuan administrasi maupun ganti rugi.
“Kalau untuk kerugian kami sudah ambil langkah berani melalui pemotongan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) dari para ASN, termasuk pihak ketiga," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan di era Bupati James Sumendap, semua temuan hasil pemeriksaan auditor eksternal langsung diselesaikan/diklarifikasi terlebih dahulu sebelum laporan pemeriksaan diterbitkan. “Masalahnya, untuk tahun 2012 ke bawah diakui tak adanya langkah tegas dalam penyelesaian hasil temuan. Jadi lebih banyak menunggu mereka yang terkena TGR untuk menyetor. Beda dengan sekarang kita kejar,” ungkapnya.
Dia mengaku agar berupaya mendongkrak posisi Mitra, menjadi salah satu daerah terbaik dalam aksi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah.***2***
“Saat ini Mitra ada di posisi pertama di Sulut dengan hasil evaluasi dari KPK, menunjukkan prosentasi 65 persen," kata Inspektur Mitra, David Lalandos, di Ratahan, Selasa.
Indikator dalam penilaian tersebut, perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manjemen aset daerah, adalah sejumlah item penilaian kinerja.
Menurutnya, indikator tersebut juga berkaitan dengan tindaklanjut rekomendasi pihak auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik itu temuan administrasi maupun ganti rugi.
“Kalau untuk kerugian kami sudah ambil langkah berani melalui pemotongan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) dari para ASN, termasuk pihak ketiga," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan di era Bupati James Sumendap, semua temuan hasil pemeriksaan auditor eksternal langsung diselesaikan/diklarifikasi terlebih dahulu sebelum laporan pemeriksaan diterbitkan. “Masalahnya, untuk tahun 2012 ke bawah diakui tak adanya langkah tegas dalam penyelesaian hasil temuan. Jadi lebih banyak menunggu mereka yang terkena TGR untuk menyetor. Beda dengan sekarang kita kejar,” ungkapnya.
Dia mengaku agar berupaya mendongkrak posisi Mitra, menjadi salah satu daerah terbaik dalam aksi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah.***2***