Minahasa Tenggara, Sulut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra), bergerak cepat melakukan investigasi terkait, ambruknya dermaga di Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen yang sedang dalam pekerjaan.
"Sesuai dengan instruksi Bupati James Sumendap, kami akan membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait ambruknya dermaga Tumbak," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mitra Vecky Monigir di Ratahan, Kamis.
Menurut Vecky, tim khusus tersebut terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat, DKP, serta Bagian Hukum Setda, dengan pembentukannya berdasarkan SK Bupati.
Lebih lanjut diungkapkan Vecky, pihaknya selaku instansi yang penanggung jawab pembangunan dermaga tersebut, langsung memerintahkan penghentian pekerjaan.
"Setelah kami mendapatkan laporan pada Selasa lalu, kami langsung menghentikan proses pekerjaannya. Dan langsung berkoordinasi dengan instansi terkait," ujarnya.
Selain ia mengakui, pihaknya juga menunda proses pembayaran untuk proyek tersebut setelah melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawas Pembangunan Keuangan (BPKP).
"Dari konsultasi kami, memang diarahkan untuk menghentikan pekerjaan, bentuk tim untuk melakukan investigasi dan penilaian dampak dari kerusakan tersebut dengan didampingi BPKP. Yang paling penting juga menunda pembayaran, dan memang kami belum melakukan pembayaran kepada pihak ketiga," jelasnya.
Vecky pun mengaku tidak mau berspekulasi terkait penyebab kerusakan dermaga, yang merupakan proyek lanjutan pada tahun 2017 tersebut.
"Kalau penyebabnya atau siapa yang nantinya disalahkan, nantilah kita tunggu hasil dari tim yang dibentuk ini," tandasnya.
Proyek dermaga Tumbak ini merupakan lanjutan dari pekerjaan tahun 2017 yang sempat mangkrak, dan kemudian dilanjutkan lagi pada 2019 dengan total anggaran Rp 775 juta.***2***
"Sesuai dengan instruksi Bupati James Sumendap, kami akan membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait ambruknya dermaga Tumbak," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mitra Vecky Monigir di Ratahan, Kamis.
Menurut Vecky, tim khusus tersebut terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat, DKP, serta Bagian Hukum Setda, dengan pembentukannya berdasarkan SK Bupati.
Lebih lanjut diungkapkan Vecky, pihaknya selaku instansi yang penanggung jawab pembangunan dermaga tersebut, langsung memerintahkan penghentian pekerjaan.
"Setelah kami mendapatkan laporan pada Selasa lalu, kami langsung menghentikan proses pekerjaannya. Dan langsung berkoordinasi dengan instansi terkait," ujarnya.
Selain ia mengakui, pihaknya juga menunda proses pembayaran untuk proyek tersebut setelah melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawas Pembangunan Keuangan (BPKP).
"Dari konsultasi kami, memang diarahkan untuk menghentikan pekerjaan, bentuk tim untuk melakukan investigasi dan penilaian dampak dari kerusakan tersebut dengan didampingi BPKP. Yang paling penting juga menunda pembayaran, dan memang kami belum melakukan pembayaran kepada pihak ketiga," jelasnya.
Vecky pun mengaku tidak mau berspekulasi terkait penyebab kerusakan dermaga, yang merupakan proyek lanjutan pada tahun 2017 tersebut.
"Kalau penyebabnya atau siapa yang nantinya disalahkan, nantilah kita tunggu hasil dari tim yang dibentuk ini," tandasnya.
Proyek dermaga Tumbak ini merupakan lanjutan dari pekerjaan tahun 2017 yang sempat mangkrak, dan kemudian dilanjutkan lagi pada 2019 dengan total anggaran Rp 775 juta.***2***