Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan keseriusannya mengembangkan pembangunan sektor wisata dan desa di daerah itu.
"Sektor pariwisata menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Sulut," kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut dr Kartika Devi Tanos, MARS di Manado, Selasa.
Seperti dikutip dari Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut Christian Iroth, Kartika pada "Rakor Instrumen Capaian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kawasan Perbatasan yang digelar Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyebutkan, di sektor pariwisata, peningkatan sumber daya manusia (SDM) akan diberikan perhatian.
Hal ini dilakukan melalui jalinan kerja sama dengan Tiongkok dan Jepang dalam program magang bagi lulusan SMA sederajat selama kurang lebih tiga tahun.
Program pemagangan ini dalam rangka penguatan penguasaan bahasa asing dan keterampilan kerja menunjang program "Global Sustainable Tourism Training".
"Kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sulut terus meningkat dan di tahun 2018 mencapai 127.879 orang, ini berdampak pada 'occupancy rate' hotel mencapai 70 persen," katanya.
Selanjutnya, dari sisi peningkatan kinerja pembangunan perdesaan, menunjukkan kecenderungan peningkatan positif.
Tahun 2016 misalnya, dari 15 desa maju meningkat menjadi 66 desa di tahun 2018, selanjutnya di tahun 2016 ada sebanyak 554 desa berkembang, meningkat menjadi 734 desa di tahun 2018.
Selain itu, di tahun 2016 terdapat sebanyak 852 desa tertinggal kemudian di tahun 2018 berkurang menjadi 640 desa, sementara tahun di periode yang sama terdapat sebanyak 84 desa sangat tertinggal, di tahun 2018 berkurang menjadi 66 desa.
"Dengan demikian secara makro kita bisa berpendapat bahwa pembangunan desa di wilayah Sulut relatif sudah baik. Tetapi masih ada pekerjaan rumah untuk menuntaskan 66 desa sangat tertinggal," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Sulut ditasbihkan sebagai provinsi paling toleran berdasar hasil survei "Setara Institute", menempati indeks kerukunan nomor satu se-Indonesia versi Kementerian Agama, indeks kebahagiaan menurut BPS menempati ranking tiga nasional.
"Kami berharap melalui forum ini capaian dan permasalahan pembangunan mendapat perhatian pemerintah pusat," ujarnya.
Kartika memberikan apresiasi karena diberikan kesempatan menyuarakan secara langsung kondisi, situasi, capaian pembangunan permasalahan dan tantangan dari wilayah perbatasan NKRI yang masih harus diselesaikan dan membutuhkan komitmen serta perhatian khusus.
"Sektor pariwisata menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Sulut," kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut dr Kartika Devi Tanos, MARS di Manado, Selasa.
Seperti dikutip dari Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut Christian Iroth, Kartika pada "Rakor Instrumen Capaian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kawasan Perbatasan yang digelar Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyebutkan, di sektor pariwisata, peningkatan sumber daya manusia (SDM) akan diberikan perhatian.
Hal ini dilakukan melalui jalinan kerja sama dengan Tiongkok dan Jepang dalam program magang bagi lulusan SMA sederajat selama kurang lebih tiga tahun.
Program pemagangan ini dalam rangka penguatan penguasaan bahasa asing dan keterampilan kerja menunjang program "Global Sustainable Tourism Training".
"Kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sulut terus meningkat dan di tahun 2018 mencapai 127.879 orang, ini berdampak pada 'occupancy rate' hotel mencapai 70 persen," katanya.
Selanjutnya, dari sisi peningkatan kinerja pembangunan perdesaan, menunjukkan kecenderungan peningkatan positif.
Tahun 2016 misalnya, dari 15 desa maju meningkat menjadi 66 desa di tahun 2018, selanjutnya di tahun 2016 ada sebanyak 554 desa berkembang, meningkat menjadi 734 desa di tahun 2018.
Selain itu, di tahun 2016 terdapat sebanyak 852 desa tertinggal kemudian di tahun 2018 berkurang menjadi 640 desa, sementara tahun di periode yang sama terdapat sebanyak 84 desa sangat tertinggal, di tahun 2018 berkurang menjadi 66 desa.
"Dengan demikian secara makro kita bisa berpendapat bahwa pembangunan desa di wilayah Sulut relatif sudah baik. Tetapi masih ada pekerjaan rumah untuk menuntaskan 66 desa sangat tertinggal," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Sulut ditasbihkan sebagai provinsi paling toleran berdasar hasil survei "Setara Institute", menempati indeks kerukunan nomor satu se-Indonesia versi Kementerian Agama, indeks kebahagiaan menurut BPS menempati ranking tiga nasional.
"Kami berharap melalui forum ini capaian dan permasalahan pembangunan mendapat perhatian pemerintah pusat," ujarnya.
Kartika memberikan apresiasi karena diberikan kesempatan menyuarakan secara langsung kondisi, situasi, capaian pembangunan permasalahan dan tantangan dari wilayah perbatasan NKRI yang masih harus diselesaikan dan membutuhkan komitmen serta perhatian khusus.