Manado (ANTARA) - Sejumlah wakil rakyat Kota Manado, dari Dapil Singkil-Mapanget, mendesak pemerintah segera mendirikan SMP negeri di wilayah kecamatan Singkil.
"Kami sudah berkali-kali menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini secara intens wakil rakyat dari Dapil Singkil Mapanget menyampaikan hal tersebut dalam berbagai kesempatan," kata legislator Syarifudin Saafa, ST.MM, di Manado.
Bung Syarif sapaan akrabnya, mengatakan memang selama ini berdasarkan penjelasan pemerintah, dan tinjauan lapangan dari DPRD sendiri, pembangunan SMP negeri di wilayah tersebut selalu terkendala dengan masalah lahan yang susah ditemukan.
Sebab itu katanya pihaknya sudah mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah seperti memanfaatkan gedung sekolah dasar yang siswanya kurang dan bisa dimerger salah satu contohnya di komplek persekolahan SD agar bisa dijadikan sebagai SMP Negeri, mengingat juga sistem zonasi sangat ketat diberlakukan dan menyusahkan siswa yang mencari sekolah negeri, maka sudah seharusnya sekolah negeri dibangun dan mendesak dilakukan.
"Namun itupun, sebatas solusi dari usulan yang kami sampaikan, selain mencari sejumlah lahan yang bisa digunakan untuk membangun SMP Negeri," katanya.
Dan untuk tahun ini katanya, pihaknya akan kembali mengusulkan anggaran untuk APBD 2020 agar segera bisa direalisasikan pembangunan SMP Negeri di kecamatan Singkil.
Desakan untuk membangun SMP Negeri juga disampaikan legislator Roni Makawata dari fraksi PDIP karena melihat mendesaknya kebutuhan terhadap pembangunan sekolah milik pemerintah di wilayah tersebut.
"Pembangunan SMP negeri di wilayah kecamatan Singkil harus segera dilakukan karena, sudah banyak kami menerima aspirasi dan masyarakat terkait hal tersebut, mengingat banyak sekali siswa SMP dari Kecamatan Singkil yang terpaksa bersekolah di kecamatan lain karena belum tersedianya SMP Negeri di sini," katanya.
Roma, sapaan akrabnya, mengatakan, SMP Negeri mendesak dan sangat diperlukan mengingat sekolah milik pemerintah itu selalu berbiaya murah dengan fasilitas yang berkualitas sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat terutama kalangan ekonomi lemah. ***
"Kami sudah berkali-kali menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini secara intens wakil rakyat dari Dapil Singkil Mapanget menyampaikan hal tersebut dalam berbagai kesempatan," kata legislator Syarifudin Saafa, ST.MM, di Manado.
Bung Syarif sapaan akrabnya, mengatakan memang selama ini berdasarkan penjelasan pemerintah, dan tinjauan lapangan dari DPRD sendiri, pembangunan SMP negeri di wilayah tersebut selalu terkendala dengan masalah lahan yang susah ditemukan.
Sebab itu katanya pihaknya sudah mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah seperti memanfaatkan gedung sekolah dasar yang siswanya kurang dan bisa dimerger salah satu contohnya di komplek persekolahan SD agar bisa dijadikan sebagai SMP Negeri, mengingat juga sistem zonasi sangat ketat diberlakukan dan menyusahkan siswa yang mencari sekolah negeri, maka sudah seharusnya sekolah negeri dibangun dan mendesak dilakukan.
"Namun itupun, sebatas solusi dari usulan yang kami sampaikan, selain mencari sejumlah lahan yang bisa digunakan untuk membangun SMP Negeri," katanya.
Dan untuk tahun ini katanya, pihaknya akan kembali mengusulkan anggaran untuk APBD 2020 agar segera bisa direalisasikan pembangunan SMP Negeri di kecamatan Singkil.
Desakan untuk membangun SMP Negeri juga disampaikan legislator Roni Makawata dari fraksi PDIP karena melihat mendesaknya kebutuhan terhadap pembangunan sekolah milik pemerintah di wilayah tersebut.
"Pembangunan SMP negeri di wilayah kecamatan Singkil harus segera dilakukan karena, sudah banyak kami menerima aspirasi dan masyarakat terkait hal tersebut, mengingat banyak sekali siswa SMP dari Kecamatan Singkil yang terpaksa bersekolah di kecamatan lain karena belum tersedianya SMP Negeri di sini," katanya.
Roma, sapaan akrabnya, mengatakan, SMP Negeri mendesak dan sangat diperlukan mengingat sekolah milik pemerintah itu selalu berbiaya murah dengan fasilitas yang berkualitas sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat terutama kalangan ekonomi lemah. ***