Manado (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen mengatakan pemerintah provinsi memperkuat akuntabilitas aparatur sipil negara untuk mendukung reformasi birokrasi.
"Terima kasih kepada jajaran KemenPAN-RB yang telah memberi perhatian kepada Pemprov Sulut serta pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi," ujar Silangen di Manado, Selasa.
Pemprov Sulut telah melakukan berbagai upaya di tahun 2019 ini untuk memperkuat SAKIP dan reformasi birokrasi di Sulut.
"Hasil evaluasi kita semakin baik di tahun 2019 sehingga akuntabilitas dapat dipertanggunggjawabkan kepada masyarakat yang semakin kritis," katanya.
Menurut Silangen, pemprov maupun pemkab/pemkot dapat mencapai prestasi yang lebih baik di tahun 2020 apabila konsisten melakukan perbaikan terkait SAKIP dan reformasi birokrasi.
Upaya-upaya penguatan SAKIP tersebut dilakukan dengan melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja dan penandatanganan perjanjian kinerja gubernur dan perjanjian kinerja kepala daerah.
Di samping itu, melaksanakan penyusunan laporan kinerja serta meninjau ulang laporan kinerja instansi Pemprov Sulut.
Pemprov dan pemkab/pemkot juga menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melalui aplikasi e-SAKIP, melaksanakan coaching clinic SAKIP yang diasistensi Kementerian PAN-RB serta perencanaan menggunakan aplikasi e-planning sebagai implementasi dari e-government.
Selanjutnya berkaitan reformasi birokrasi, kata Silangen, Pemprov Sulut telah melakukan langkah-langkah perbaikan berdasarkan arahan dari KemenPAN-RB yaitu dengan melaksanakan rakor penguatan untuk mengoptimalkan pokja reformasi birokrasi.
Selain itu, penguatan reformasi birokrasi tentang tata cara penginputan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diasistensi oleh kementerian, serta memfasilitasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan PMPRB menggunakan aplikasi hingga monev.
"Tentunya langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penerapan SAKIP dan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan evaluasi untuk perbaikan ke depan sehingga terus mengharapkan dukungan dan arahan dari jajaran Kemen PAN-RB," katanya.*
"Terima kasih kepada jajaran KemenPAN-RB yang telah memberi perhatian kepada Pemprov Sulut serta pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi," ujar Silangen di Manado, Selasa.
Pemprov Sulut telah melakukan berbagai upaya di tahun 2019 ini untuk memperkuat SAKIP dan reformasi birokrasi di Sulut.
"Hasil evaluasi kita semakin baik di tahun 2019 sehingga akuntabilitas dapat dipertanggunggjawabkan kepada masyarakat yang semakin kritis," katanya.
Menurut Silangen, pemprov maupun pemkab/pemkot dapat mencapai prestasi yang lebih baik di tahun 2020 apabila konsisten melakukan perbaikan terkait SAKIP dan reformasi birokrasi.
Upaya-upaya penguatan SAKIP tersebut dilakukan dengan melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja dan penandatanganan perjanjian kinerja gubernur dan perjanjian kinerja kepala daerah.
Di samping itu, melaksanakan penyusunan laporan kinerja serta meninjau ulang laporan kinerja instansi Pemprov Sulut.
Pemprov dan pemkab/pemkot juga menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melalui aplikasi e-SAKIP, melaksanakan coaching clinic SAKIP yang diasistensi Kementerian PAN-RB serta perencanaan menggunakan aplikasi e-planning sebagai implementasi dari e-government.
Selanjutnya berkaitan reformasi birokrasi, kata Silangen, Pemprov Sulut telah melakukan langkah-langkah perbaikan berdasarkan arahan dari KemenPAN-RB yaitu dengan melaksanakan rakor penguatan untuk mengoptimalkan pokja reformasi birokrasi.
Selain itu, penguatan reformasi birokrasi tentang tata cara penginputan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diasistensi oleh kementerian, serta memfasilitasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan PMPRB menggunakan aplikasi hingga monev.
"Tentunya langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penerapan SAKIP dan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan evaluasi untuk perbaikan ke depan sehingga terus mengharapkan dukungan dan arahan dari jajaran Kemen PAN-RB," katanya.*