Manado (ANTARA) - KPU Manado, Rabu sore, menggelar evaluasi teknis tahapan Pemilu 2019, dihadiri semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
"Ada empat hal penting kami bahas dalam evaluasi yang dihadiri semua pemangku kepentingan, dan satu yang menjadi poin menjadi titipan wajib dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini dinas kependudukan dan capil, serta masalah wilayah Tikela," kata Ketua KPU Manado, Sunday Rompas, di Manado usai rapat.
Dia menyebutkan, keempat hal dimaksud adalah soal daerah pemilihan atau dapil, sudah termasuk alokasi kursi DPRD, kemudian pencalonan, pemungutan suara termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penetapan calon.
Dia mengatakan, evaluasi tersebut, sudah menyangkut teknis maka termasuk data, logistik juga diangkat.
"Data kependudukan dan catatan sipil penting untuk pemutahiran data," katanya.
Rompas mengatakan, masalah itu menjadi perhatian khusus, karena pada saat pemilu lalu, masih ada sekitar 18 ribu orang yang masuk dalam daftar pemilih khusus, dan itu mengindikasikan adanya kerawanan dan kerentanan pesta demokrasi daerah.
"Apa yang kami lakukan dulunya, hanya sebatas memfasilitasi tetapi mengatur dan menata batas demografi adalah pemerintah, maka bukan soal sanggup atau tidak, tetapi sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut, sehingga tidak lagi menjadi masalah pada saat pemilihan kepala daerah nanti," katanya.
Evaluasi tersebut dihadiri juga oleh Bawaslu, kepolisian, intelijen, badan kesbangpolinmas serta dinas kependudukan dan catatan sipil Manado, berlokasi di Sekretariat KPU Manado.
"Ada empat hal penting kami bahas dalam evaluasi yang dihadiri semua pemangku kepentingan, dan satu yang menjadi poin menjadi titipan wajib dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini dinas kependudukan dan capil, serta masalah wilayah Tikela," kata Ketua KPU Manado, Sunday Rompas, di Manado usai rapat.
Dia menyebutkan, keempat hal dimaksud adalah soal daerah pemilihan atau dapil, sudah termasuk alokasi kursi DPRD, kemudian pencalonan, pemungutan suara termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penetapan calon.
Dia mengatakan, evaluasi tersebut, sudah menyangkut teknis maka termasuk data, logistik juga diangkat.
"Data kependudukan dan catatan sipil penting untuk pemutahiran data," katanya.
Rompas mengatakan, masalah itu menjadi perhatian khusus, karena pada saat pemilu lalu, masih ada sekitar 18 ribu orang yang masuk dalam daftar pemilih khusus, dan itu mengindikasikan adanya kerawanan dan kerentanan pesta demokrasi daerah.
"Apa yang kami lakukan dulunya, hanya sebatas memfasilitasi tetapi mengatur dan menata batas demografi adalah pemerintah, maka bukan soal sanggup atau tidak, tetapi sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut, sehingga tidak lagi menjadi masalah pada saat pemilihan kepala daerah nanti," katanya.
Evaluasi tersebut dihadiri juga oleh Bawaslu, kepolisian, intelijen, badan kesbangpolinmas serta dinas kependudukan dan catatan sipil Manado, berlokasi di Sekretariat KPU Manado.