Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengapresiasi kebijakan pembiayaan rumah murah yang diinisiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).
"Pemerintah provinsi mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang telah memberikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ujar Sekdaprov Sulut Edwin Silangen di Manado, Sabtu.
Pemberian fasilitas ini, kata dia, bertujuan untuk menciptakan pembiayaan perumahan murah dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Program ini dilatarbelakangi pemahaman bahwa pengenaan bunga atau medium yang jauh lebih rendah dari suku bunga pasar serta masa tenor yang lebih panjang mampu memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Silangen saat menghadiri "Focus Group Discussion" pembahasan rancangan teknokratik rencana strategis Ditjen Penyediaan Perumahan 2020-2024 mengatakan, setiap orang berhak memiliki tempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Hal tersebut telah diamanatkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“Sampai saat ini masih senantiasa mengharapkan terpenuhinya kebutuhan perumahan yang memberi rasa aman bagi setiap orang, serta percaya diri atas kemampuan ekonomi untuk membina keluarga dan menyiapkan generasi masa datang yang lebih baik,” kata Silangen.
Diskusi kelompok terarah tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) Sulut yang diketuai Yopir Recky Sigar oleh Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR yang juga Ketua IATPI pusat Khalawi Abdul Hamid.
Ketua IATPI, Khalawi mengatakan, pengukuhan pengurus IATPI Sulut periode 2019-2023 ini merupakan upaya strategis bagi peningkatan kehadiran para ahli teknik penyehatan dan teknik lingkungan di Indonesia Bagian Timur.
IATPI merupakan asosiasi para ahli atau insinyur profesional dibidang kerja teknik penyehatan dan teknik lingkungan yang beranggotakan sarjana lulusan teknik penyehatan atau teknik lingkungan serta sarjana bidang lain yang memiliki keahlian bidang profesi teknik lingkungan.
"Pemerintah provinsi mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang telah memberikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ujar Sekdaprov Sulut Edwin Silangen di Manado, Sabtu.
Pemberian fasilitas ini, kata dia, bertujuan untuk menciptakan pembiayaan perumahan murah dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Program ini dilatarbelakangi pemahaman bahwa pengenaan bunga atau medium yang jauh lebih rendah dari suku bunga pasar serta masa tenor yang lebih panjang mampu memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Silangen saat menghadiri "Focus Group Discussion" pembahasan rancangan teknokratik rencana strategis Ditjen Penyediaan Perumahan 2020-2024 mengatakan, setiap orang berhak memiliki tempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Hal tersebut telah diamanatkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“Sampai saat ini masih senantiasa mengharapkan terpenuhinya kebutuhan perumahan yang memberi rasa aman bagi setiap orang, serta percaya diri atas kemampuan ekonomi untuk membina keluarga dan menyiapkan generasi masa datang yang lebih baik,” kata Silangen.
Diskusi kelompok terarah tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) Sulut yang diketuai Yopir Recky Sigar oleh Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR yang juga Ketua IATPI pusat Khalawi Abdul Hamid.
Ketua IATPI, Khalawi mengatakan, pengukuhan pengurus IATPI Sulut periode 2019-2023 ini merupakan upaya strategis bagi peningkatan kehadiran para ahli teknik penyehatan dan teknik lingkungan di Indonesia Bagian Timur.
IATPI merupakan asosiasi para ahli atau insinyur profesional dibidang kerja teknik penyehatan dan teknik lingkungan yang beranggotakan sarjana lulusan teknik penyehatan atau teknik lingkungan serta sarjana bidang lain yang memiliki keahlian bidang profesi teknik lingkungan.