Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan, akuntabilitas pengelolaan keuangan ikut mendorong percepatan pembangunan di daerah berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu.
"Berbagai komponen APBD mampu memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang tahun anggaran 2018," kata Gubernur Olly pada paripurna penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut tahun 2018 di Manado, Rabu.
Pengelolaan keuangan daerah, kata Gubernur telah dilaksanakan dalam landasan tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran.
Tak sampai di situ saja, ditambah dengan proses pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, keberhasilan Pemprov Sulut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2018 merupakan hasil kerja keras semua pihak serta sinergitas dengan DPRD Sulut.
"Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama yang kemudian harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam bentangan ruang dan waktu pembangunan daerah ke depan," sebut Olly.
Oleh karena itu, Olly mengapresiasi seluruh jajaran DPRD Sulut atas pelaksanaan rapat paripurna tersebut.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Sulut," ujarnya.
Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, menurut Gubernur Olly adalah bagian dari pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam implementasi "good governance" di lingkungan Pemprov Sulut.
"Berbagai komponen APBD mampu memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang tahun anggaran 2018," kata Gubernur Olly pada paripurna penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut tahun 2018 di Manado, Rabu.
Pengelolaan keuangan daerah, kata Gubernur telah dilaksanakan dalam landasan tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran.
Tak sampai di situ saja, ditambah dengan proses pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, keberhasilan Pemprov Sulut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2018 merupakan hasil kerja keras semua pihak serta sinergitas dengan DPRD Sulut.
"Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama yang kemudian harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam bentangan ruang dan waktu pembangunan daerah ke depan," sebut Olly.
Oleh karena itu, Olly mengapresiasi seluruh jajaran DPRD Sulut atas pelaksanaan rapat paripurna tersebut.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Sulut," ujarnya.
Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, menurut Gubernur Olly adalah bagian dari pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam implementasi "good governance" di lingkungan Pemprov Sulut.