Tahuna (ANTARA) - Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong menghadiri rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PKD) se-Sulawesi Utara Tahun (Sulut) 2019.
Rakor yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado, diawali dengan laporan Kepala Bappeda Propinsi Sulut Ricky S Toemanduk dan berlangsung selama .dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Propinsi Sulut Edyson Humiang.
Pada Rakor tersebut, Wakil Bupati Helmud Hontong menyampaikan, data kemiskinan perlu di sinkronkan bersama antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Menurut Hontong, selama ini terjadi perbedaan angka kemiskinan antara instansi teknis baik Dinas Sosial maupun instansi terkait lainnya.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat dilibatkan dalam penentuan data yang ada karena terkait intervensi pemerintah dalam mengalokasikan program kegiatan dalam pengentasan kemiskinan," kata Hontong.
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Bappelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe Tommy Bawulang yang mendampingi Wakil Bupati mengusulkan perlunya membentuk tim penyusun data bersama untuk mensinkronkan data antara BPS dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Utara.
Selain itu kata Bawulang variabel kemiskinan perlu di didata kembali dengan memperhatikan karakteristik daerah kontinental.
Berbagai usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi catatan evaluasi yang perlu mendapatkan kajian bersama.
Rakor dihadiri Wakil Bupati dan Walikota se- Sulawesi Utara, organisasi perangkat daerah, Kepala Bappeda/Bappelitbang se Propinsi Sulawesi Utara, Akademisi, Undangan lainnya.
Rakor yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado, diawali dengan laporan Kepala Bappeda Propinsi Sulut Ricky S Toemanduk dan berlangsung selama .dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Propinsi Sulut Edyson Humiang.
Pada Rakor tersebut, Wakil Bupati Helmud Hontong menyampaikan, data kemiskinan perlu di sinkronkan bersama antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Menurut Hontong, selama ini terjadi perbedaan angka kemiskinan antara instansi teknis baik Dinas Sosial maupun instansi terkait lainnya.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat dilibatkan dalam penentuan data yang ada karena terkait intervensi pemerintah dalam mengalokasikan program kegiatan dalam pengentasan kemiskinan," kata Hontong.
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Bappelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe Tommy Bawulang yang mendampingi Wakil Bupati mengusulkan perlunya membentuk tim penyusun data bersama untuk mensinkronkan data antara BPS dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Utara.
Selain itu kata Bawulang variabel kemiskinan perlu di didata kembali dengan memperhatikan karakteristik daerah kontinental.
Berbagai usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi catatan evaluasi yang perlu mendapatkan kajian bersama.
Rakor dihadiri Wakil Bupati dan Walikota se- Sulawesi Utara, organisasi perangkat daerah, Kepala Bappeda/Bappelitbang se Propinsi Sulawesi Utara, Akademisi, Undangan lainnya.