Manado (ANTARA) - Sebanyak 14 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara (Sulut) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara Kabupaten Bolaang Mongondow, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan tidak memberikan pendapat.
"Mohon betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK. Saya berharap tahun depan Sulut 100 persen WTP," kata Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis di Manado, Senin.
WTP, kata dia, merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
"WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggung jawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutur Harry.
Selanjutnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba mengatakan, opini WTP yang diterima oleh para kepala daerah harus dijadikan motivasi dalam mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik.
"Jangan mudah puas. Pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan," ujarnya.
Gubernur Olly mengapresiasi BPK RI Perwakilan Sulut atas terlaksananya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Olly optimistis manajemen pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah se-Sulut semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulut yang telah melaksanakan penyerahan LHP ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Harry Azhar Azis yang di tengah kesibukannya sebagai Anggota VI BPK RI, namun bisa datang ke Sulut menyaksikan penyerahan LHP," kata Olly.
Jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut berkomitmen terus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap manajemen keuangan sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan daerah, sebutnya.
Penyerahan LHP atas LKPD tahun 2018 turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen serta para bupati dan wali kota.
Berikut kabupaten dan kota yang meraih opini WTP, yaitu, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sitaro, serta Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud.
Selanjutnya, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
"Mohon betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK. Saya berharap tahun depan Sulut 100 persen WTP," kata Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis di Manado, Senin.
WTP, kata dia, merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
"WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggung jawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutur Harry.
Selanjutnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba mengatakan, opini WTP yang diterima oleh para kepala daerah harus dijadikan motivasi dalam mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik.
"Jangan mudah puas. Pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan," ujarnya.
Gubernur Olly mengapresiasi BPK RI Perwakilan Sulut atas terlaksananya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Olly optimistis manajemen pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah se-Sulut semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulut yang telah melaksanakan penyerahan LHP ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Harry Azhar Azis yang di tengah kesibukannya sebagai Anggota VI BPK RI, namun bisa datang ke Sulut menyaksikan penyerahan LHP," kata Olly.
Jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut berkomitmen terus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap manajemen keuangan sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan daerah, sebutnya.
Penyerahan LHP atas LKPD tahun 2018 turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen serta para bupati dan wali kota.
Berikut kabupaten dan kota yang meraih opini WTP, yaitu, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sitaro, serta Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud.
Selanjutnya, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.