Minahasa Tenggara, Sulut (ANTARA) - Kabupaten Minahasa Tenggara tepat hari ini menginjak usia 12 tahun. Beragam persoalan manis-pahit pun sudah dilalui daerah Patokan Esa (Pasan, Tonsawang Ponosakan, ) ini.
Pembangunan beberapa sektor sempat tersendat di awal berpisah dari wilayah Minahasa Selatan (Minsel) 2007 silam.
Bahkan hingga beberapa tahun berjalan, untuk pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara masih menjadi PR. Dimana dalam setiap pemeriksaan BPK (hingga 2013) Kabupaten Mitra tak mampu keluar dari penilaian opini disclamer (lihat grafis).
Namun seiring berjalanannya waktu hal tersebut mulai berubah. Kabupaten Minahasa Tenggara perlahan mulai menunjukan perubahan, terlebih semenjak Kepemimpinan Bupati James Sumendap yang dimulai 2013 lalu. Pembenahan besar-besaran pun dilakukan. Mulai pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, pariwisata perikanan semuanya digenjot. Sejumlah program pro rakyat pun diterapkannya guna menopang pembangunan daerah. Sejumlah sektor pun jadi unggulan, bahkan ada yang melebihi diatas capaian daerah lain di Sulut.
Ide bes
Minahasa Tenggara menerobos era informasi teknologi dan digitalisasi
Menginjak usia ke 12 tema 'Menuju Era Informasi dan Teknologi' digaungkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Lantas tema tersebut seakan layak dan pantas dikarenakan di Kabupaten Mitra sendiri sejak awal 2018 ini sudah terlebih dahulu menerapkan sistem e-kinerja, e-budgeting dan e-planning. "Setiap minggu laporan harian baik pembangunan ataupun keuangan harus dipaparkan di tiap papan SKPD, Setda, Setwan, Sekolah dan desa. Jadi dengan begitu jika ada laporan masyarakat bisa langsung disampaikan ke inspektorat. Selanjutnya inspektorat wajib menindaklanjuti dalam waktu 24 jam," jelas Bupati James Sumendap yang turut menambahkan untuk dandes dan dana bos wajib dilaporkan setiap pekan di rumah Ibadah, baik gereja ataupun masjid.
Tak hanya sampai di situ, bahkan seluruh program pemkab ini dipastikan dipantau langsung ke link KPK, kejaksaan, dan kepolisian. "Ini dalam rangka good govenance dan clean governance. Serta semuanya wajib sesuai aturan," tambah Bupati yang berhasil membawa Mitra meraih opini WTP dalam tiga tahun terakhir.(advetorial)
Pembangunan beberapa sektor sempat tersendat di awal berpisah dari wilayah Minahasa Selatan (Minsel) 2007 silam.
Bahkan hingga beberapa tahun berjalan, untuk pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara masih menjadi PR. Dimana dalam setiap pemeriksaan BPK (hingga 2013) Kabupaten Mitra tak mampu keluar dari penilaian opini disclamer (lihat grafis).
Namun seiring berjalanannya waktu hal tersebut mulai berubah. Kabupaten Minahasa Tenggara perlahan mulai menunjukan perubahan, terlebih semenjak Kepemimpinan Bupati James Sumendap yang dimulai 2013 lalu. Pembenahan besar-besaran pun dilakukan. Mulai pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, pariwisata perikanan semuanya digenjot. Sejumlah program pro rakyat pun diterapkannya guna menopang pembangunan daerah. Sejumlah sektor pun jadi unggulan, bahkan ada yang melebihi diatas capaian daerah lain di Sulut.
Ide bes
Minahasa Tenggara menerobos era informasi teknologi dan digitalisasi
Menginjak usia ke 12 tema 'Menuju Era Informasi dan Teknologi' digaungkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Lantas tema tersebut seakan layak dan pantas dikarenakan di Kabupaten Mitra sendiri sejak awal 2018 ini sudah terlebih dahulu menerapkan sistem e-kinerja, e-budgeting dan e-planning. "Setiap minggu laporan harian baik pembangunan ataupun keuangan harus dipaparkan di tiap papan SKPD, Setda, Setwan, Sekolah dan desa. Jadi dengan begitu jika ada laporan masyarakat bisa langsung disampaikan ke inspektorat. Selanjutnya inspektorat wajib menindaklanjuti dalam waktu 24 jam," jelas Bupati James Sumendap yang turut menambahkan untuk dandes dan dana bos wajib dilaporkan setiap pekan di rumah Ibadah, baik gereja ataupun masjid.
Tak hanya sampai di situ, bahkan seluruh program pemkab ini dipastikan dipantau langsung ke link KPK, kejaksaan, dan kepolisian. "Ini dalam rangka good govenance dan clean governance. Serta semuanya wajib sesuai aturan," tambah Bupati yang berhasil membawa Mitra meraih opini WTP dalam tiga tahun terakhir.(advetorial)