Tomohon (ANTARA) - Pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) belanja daerah periode Januari sampai dengan Maret 2019.
"Rakor EPRA ini sangat penting sebagai upaya untuk menjawab tantangan serta kebutuhan dalam menjalankan siklus pembangunan di daerah," kata Wali Kota Jimmy F Eman di Tomohon, Rabu.
Melalui pertemuan seperti itu, kata dia, pemerintah daerah setempat dapat mengukur sejauh mana realisasi penyerapan anggaran belanja di masing-masing perangkat daerah.
"Perangkat daerah, kepala bagian, serta lurah diharapkan memperhatikan pelaksanaan kegiatan, terutama pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran besar karena ini dapat berdampak signifikan terhadap realisasi anggaran," ujarnya.
Politikus Partai Golkar Kota Tomohon itu, berharap terjadinya peningkatan kinerja perangkat daerah karena selain mendorong realisasi serapan anggaran juga berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Tomohon Harold V Lolowang mengingatkan perangkat daerah yang realisasi serapan anggarannya berada pada zona merah untuk bekerja secara lebih optimal.
"Mudah-mudahan dengan bekerja keras, pada evaluasi berikutnya realisasi serapan anggarannya bisa maksimal," kata dia.
Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kota Tomohon Gerardus Mogi menjelaskan percepatan penyerapan anggaran menjadi salah satu fokus pemerintah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.
"Harapannya dapat mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab," katanya.
TEPRA diharapkan juga dapat menjadi alat mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan APBD tepat sasaran, sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
"TEPRA juga dapat meminimalisasi masalah yang menghambat penyerapan anggaran di pemerintah daerah," ujarnya.
"Rakor EPRA ini sangat penting sebagai upaya untuk menjawab tantangan serta kebutuhan dalam menjalankan siklus pembangunan di daerah," kata Wali Kota Jimmy F Eman di Tomohon, Rabu.
Melalui pertemuan seperti itu, kata dia, pemerintah daerah setempat dapat mengukur sejauh mana realisasi penyerapan anggaran belanja di masing-masing perangkat daerah.
"Perangkat daerah, kepala bagian, serta lurah diharapkan memperhatikan pelaksanaan kegiatan, terutama pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran besar karena ini dapat berdampak signifikan terhadap realisasi anggaran," ujarnya.
Politikus Partai Golkar Kota Tomohon itu, berharap terjadinya peningkatan kinerja perangkat daerah karena selain mendorong realisasi serapan anggaran juga berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Tomohon Harold V Lolowang mengingatkan perangkat daerah yang realisasi serapan anggarannya berada pada zona merah untuk bekerja secara lebih optimal.
"Mudah-mudahan dengan bekerja keras, pada evaluasi berikutnya realisasi serapan anggarannya bisa maksimal," kata dia.
Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kota Tomohon Gerardus Mogi menjelaskan percepatan penyerapan anggaran menjadi salah satu fokus pemerintah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.
"Harapannya dapat mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab," katanya.
TEPRA diharapkan juga dapat menjadi alat mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan APBD tepat sasaran, sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
"TEPRA juga dapat meminimalisasi masalah yang menghambat penyerapan anggaran di pemerintah daerah," ujarnya.