Minahasa Tenggara, Sulut (ANTARA) - Bupati James Sumendap mengatakan, rela menghibahkan gajinya selama tiga bulan bagi tim satuan tugas (Satgas) sapu bersih (Saber) pungutan liar (Pungli) jika berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

     "Saya rela menghibahkan gaji untuk tim Saber Pungli jika berhasil memecahkan kasus (OTT). Ini keinginan kita bersama untuk menerangi Pungli di lingkungan Pemkab Minahasa Tenggara," katanya di Ratahan.

     Dia juga memberikan keleluasaan bagi Satgas tersebut untuk melakukan operasi di semua tingkatan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten.

     "Dengan adanya upaya seperti ini, tidak ada celah terjadinya aksi Pungli di setiap instansi pemerintah. Ini juga adalah upaya saya melindungi semua aparat pemerintah dari godaan yang bisa berakibat konsekuensi hukum," katanya.

     Secara khusus, ia mememinta agar Inspektorat dan aparat kepolisian memeriksa proses pencarian di desa, karena adanya laporan pencairan dana secara glondongan.

     "Saya minta ini diperiksa. Karena ada dana desa baru seminggu masuk ke rekening desa langsung habis. Kalau perlu juga periksa rekening koran mereka," katanya.

    Tak hanya dana desa, James juga meminta agar anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperiksa secara mendetail.

    Sementara itu , Kabag Ops Polres Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara,  Kompol Saiful Wachid ditunjuk sebagai Ketua Satgas Saber Pungli menjamin akan bekerja maksimal untuk memberantas praktek penyalahgunaan tersebut.

   "Kami akan mengoptimalkan segala kemampuan. Baik sarana, prasarana dan personil. Akan mengemban amanah ini dengan baik," ujar Saiful. 

    Bahkan, Saiful turut memastikan bakal segera bergerak, dengan melakukan koordinasi dengan para pihak yang masuk dan Satgas.

    "Kami bakal segera menentukan langkah untuk kedepan. Karena bukan hanya OTT, namun untuk pencegahan adanya pungli sudah menjadi tugas kami. Karena pada intinya kami tidak mencari kesalahan. Melainkan menciptakan pemerintahan bersih jujur adil, melalui pelayanan yang prima," jelasnya.

    Ia pun mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan agar tidak lagi melakukan praktek Pungli, termasuk menolak tawaran dari pihak mana pun.***2***

Pewarta : Arthur Ignasius Karinda

Copyright © ANTARA 2024