Manado (ANTARA) - Ketua DPRD Manado, Noortje Henny Van Bone, menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat sudah diperjuangkan dan terus dikawal, sehingga sebagian besar terlaksana dengan baik.
Penegasan tersebut, disampaikan Srikandi Partai Demokrat tersebut, dalam pertemuan dengan konstituennya di Dapil Sario-Malalayang, tepatnya di Winangun I, dekat lapangan Jambore, saat dialog dalam rangka reses I 2019, Kamis malam.
"Aspirasi yang disampaikan baik masalah kesehatan dan pendidikan sampai infrastruktur baik jalan, got sampai taman pemakaman umum, sudah kami perjuangkan, rata-rata sudah terlaksana, kecuali untuk TPU yang terkendala karena kondisi tanah yang akan dibayar pemerintah itu berbukit-bukit dan ada di tepi, sehingga ditunda," tegasnya.
Tetapi, kata Ibu Noortje, yang saat pertemuan dan dialog didampingi kepala Bapelitbangda Manado, Dr. Liny Tambajong, serta kepala bidang bina marga dinas PUPR Ir. John Suwu, dan Kabid Ir. Olvie Mangindaan, untuk membantu masyarakat pihaknya terus mendorong pemerintah kota sudah mengupayakan penyelesaian rencana tata ruang wilayah Manado sehingga lokasi TPU dapat ditetapkan dengan benar.
Juga untuk urusan jaminan kesehatan yang dikeluhkan dan selalu menjadi aspirasi masyarakat, kata Ibu Nor, anggaran mencapai kisaran Rp23 miliar untuk menjamin semua penduduk miskin Manado, agar bisa mendapat jaminan sosial dan gratis berobat dimana biayanya dibayar pemerintah.
"Itu hasil kerja kami, sebab yang menentukan bisa tidaknya satu program berjalan dan anggarannya ditetapkan, berada di tangan DPRD, jadi yang prioritas masyarakat, termasuk yang miskin dijamin pemerintah, sebab sudah 97 persen penduduk kami jamin dengan BPJS yang dibayar pemerintah lewat persetujuan DPRD Manado," tegasnya.
Selain itu keluhan dari beberapa warga seperti Ibu Mentang, Bapak Arfan dan lbu Livi, juga dijawab mengenai perbaikan jalan, lampu jalan, dan pungli yang dirasakan masih meresahkan.
Sementara Dr. Liny Tambajong, yang mendampingi mengatakan, masyarakat yang mau minta jaminan kesehatan tentu sudah didata, karena itu dia minta agar semuanya memiliki KTP elektronik, termasuk untuk anak-anak agar didata, juga tentang sampah dan keluhan pembayaran retribusi sampah yang dikeluhkan sebagai pungutan liar, dijawabnya.
Mengenai Perda pengelolaan sampah dia mengatakan memang sekarang Pers 1/2006 tentang sampah itu belum direvisi sehingga sekarang pihaknya sudah menyiapkan Perwal, yang sudah disosialisasi di seluruh kelurahan, dimana semuanya wajib menyiapkan dekomposer.
Sedangkan Kabid John Suwu, mengatakan untuk jalan akan dilakukan survey, tetapi masyarakat harus memberikan data tepat, agar tidak melenceng atau pindah tempat lain, jika memang sempit akan dipasang paving blok tetapi pekerjaan di Dinas Perkim, sedangkan kalau lubang lubang akan diperbaiki dengan dana swakelola atau pemeliharaan saja.
Pertemuan tersebut ditutup dengan acara makan bersama, sebelum warga yang datang kembali ke rumah masing-masing. ***
Penegasan tersebut, disampaikan Srikandi Partai Demokrat tersebut, dalam pertemuan dengan konstituennya di Dapil Sario-Malalayang, tepatnya di Winangun I, dekat lapangan Jambore, saat dialog dalam rangka reses I 2019, Kamis malam.
"Aspirasi yang disampaikan baik masalah kesehatan dan pendidikan sampai infrastruktur baik jalan, got sampai taman pemakaman umum, sudah kami perjuangkan, rata-rata sudah terlaksana, kecuali untuk TPU yang terkendala karena kondisi tanah yang akan dibayar pemerintah itu berbukit-bukit dan ada di tepi, sehingga ditunda," tegasnya.
Tetapi, kata Ibu Noortje, yang saat pertemuan dan dialog didampingi kepala Bapelitbangda Manado, Dr. Liny Tambajong, serta kepala bidang bina marga dinas PUPR Ir. John Suwu, dan Kabid Ir. Olvie Mangindaan, untuk membantu masyarakat pihaknya terus mendorong pemerintah kota sudah mengupayakan penyelesaian rencana tata ruang wilayah Manado sehingga lokasi TPU dapat ditetapkan dengan benar.
Juga untuk urusan jaminan kesehatan yang dikeluhkan dan selalu menjadi aspirasi masyarakat, kata Ibu Nor, anggaran mencapai kisaran Rp23 miliar untuk menjamin semua penduduk miskin Manado, agar bisa mendapat jaminan sosial dan gratis berobat dimana biayanya dibayar pemerintah.
"Itu hasil kerja kami, sebab yang menentukan bisa tidaknya satu program berjalan dan anggarannya ditetapkan, berada di tangan DPRD, jadi yang prioritas masyarakat, termasuk yang miskin dijamin pemerintah, sebab sudah 97 persen penduduk kami jamin dengan BPJS yang dibayar pemerintah lewat persetujuan DPRD Manado," tegasnya.
Selain itu keluhan dari beberapa warga seperti Ibu Mentang, Bapak Arfan dan lbu Livi, juga dijawab mengenai perbaikan jalan, lampu jalan, dan pungli yang dirasakan masih meresahkan.
Sementara Dr. Liny Tambajong, yang mendampingi mengatakan, masyarakat yang mau minta jaminan kesehatan tentu sudah didata, karena itu dia minta agar semuanya memiliki KTP elektronik, termasuk untuk anak-anak agar didata, juga tentang sampah dan keluhan pembayaran retribusi sampah yang dikeluhkan sebagai pungutan liar, dijawabnya.
Mengenai Perda pengelolaan sampah dia mengatakan memang sekarang Pers 1/2006 tentang sampah itu belum direvisi sehingga sekarang pihaknya sudah menyiapkan Perwal, yang sudah disosialisasi di seluruh kelurahan, dimana semuanya wajib menyiapkan dekomposer.
Sedangkan Kabid John Suwu, mengatakan untuk jalan akan dilakukan survey, tetapi masyarakat harus memberikan data tepat, agar tidak melenceng atau pindah tempat lain, jika memang sempit akan dipasang paving blok tetapi pekerjaan di Dinas Perkim, sedangkan kalau lubang lubang akan diperbaiki dengan dana swakelola atau pemeliharaan saja.
Pertemuan tersebut ditutup dengan acara makan bersama, sebelum warga yang datang kembali ke rumah masing-masing. ***