Minahasa Tenggara, 17/2 (Antaranews Sulut) - Bupati James Sumendap mengeritik keras data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), yang masih menempatkan Kabupaten Minahasa Tenggara kedua termiskin di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Saya menganggap data yang dikeluarkan BPS terkait dengan angka kemiskinan tidak jelas," kata James saat dialog publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 di Ratahan, Jumat (15/2).
Dia mengungkapkan, data acuan dalam perhitungan angka kemiskinan dari BPS masih menggunakan data penduduk lama.
"Acuan dari BPS masih menggunakan data penduduk yang berjumlah 104.000 jiwa itu beberapa tahun lalu punya. Sekarang jumlah penduduk kami saja sudah hampir 116.000," katanya.
Bahkan James menyebut, data kemiskinan yang dikeluarkan BPS yang memposisikan Minahasa Tenggara sebagai daerah kedua termiskin, telah menyinggung masyarakat.
"Data BPS tersebut telah menyinggung perasaan masyarakat Minahasa Tenggara. Karena data BPS tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Selain itu kata James, dampak tersebut berakibat pada konsekwensi anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah, untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan BPS, meski dalam kondisi tidak layak mendapatkan bantuan.
"Data BPS ini ada konsekuensi terhadap anggaran. Banyak yang terbuat kepada mereka yang masuk data keluarga miskin, pada hal kenyataannya tidak miskin," katanya.
Dia mengungkapkan, Pemkab Minahasa Tenggara telah memiliki data akurat terkait jumlah masyarakat miskin, sesuai dengan nama dan alamatnya.***4***
"Saya menganggap data yang dikeluarkan BPS terkait dengan angka kemiskinan tidak jelas," kata James saat dialog publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 di Ratahan, Jumat (15/2).
Dia mengungkapkan, data acuan dalam perhitungan angka kemiskinan dari BPS masih menggunakan data penduduk lama.
"Acuan dari BPS masih menggunakan data penduduk yang berjumlah 104.000 jiwa itu beberapa tahun lalu punya. Sekarang jumlah penduduk kami saja sudah hampir 116.000," katanya.
Bahkan James menyebut, data kemiskinan yang dikeluarkan BPS yang memposisikan Minahasa Tenggara sebagai daerah kedua termiskin, telah menyinggung masyarakat.
"Data BPS tersebut telah menyinggung perasaan masyarakat Minahasa Tenggara. Karena data BPS tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Selain itu kata James, dampak tersebut berakibat pada konsekwensi anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah, untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan BPS, meski dalam kondisi tidak layak mendapatkan bantuan.
"Data BPS ini ada konsekuensi terhadap anggaran. Banyak yang terbuat kepada mereka yang masuk data keluarga miskin, pada hal kenyataannya tidak miskin," katanya.
Dia mengungkapkan, Pemkab Minahasa Tenggara telah memiliki data akurat terkait jumlah masyarakat miskin, sesuai dengan nama dan alamatnya.***4***