Manado, 16/1 (Antaranews Sulut)- Stah Ahli Menkumham, Min Usihen mengatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara untuk menyiapkan satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilaya Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
"Berharap Kepala Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut) yang baru, dapat menyiapkan satuan kerja (Satker) dibawahnya guna meraih predikat WBK dan WBBM di tahun 2019," kata Min Usihen pada serah terima jabatan Kepala Kemenkumham Sulut dari Mudjito Sasto kepada Efendy Peranginangin, di Manado, Rabu.
Ia mengatakan, Kemenkumham ditahun 2018 mendapat apresiasi terhormat dari Wapres Jusuf Kalla, karena berhasil menjadikan sepuluh Satker meraih predikat WBK dan WBBM.
Saat sambutannya pada waktu itu Wapres mengakui dalam meraih predikat itu tidaklah mudah, tetapi menjadi suatu kebanggan dalam situasi sekarang ini, masih banyak aparatur negara yang punya komitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu Wapres berpesan seluruh Satker untuk meningkatkan layanan publik dengan cara menggabungkan pemanfaatan teknologi entrepreneurship dan layanan cepat bersih oleh aparatur negara.
"Sangat bangga bahagia bahwa target kinerja yang dicanangkan tahun 2018 untuk menghasilkan Satker WBK dan WBBM dapat tercapai, berharap di tahun 2019 bisa mengulangi prestasi yang sama bahkan lebih untuk semakin banyak Satker meraih predikat tersebut," katanya.
Ia menambahkan jika sepuluh Satker bisa mewujudkan WBK dan WBBM mengapa lain tidak bisa.
"Untuk itu mari kita sumbangkan, dedikasikan hidup kita untuk bangsa dan negara melalui Kemenkumham,"katanya.
Dibagian lain ia mengatakan, terima kasih atas komitmen seluruh jajaran Kemenkumham Sulut dalam menyelesaikan proses seleksi penerimaan CPNS 2018 secara profesional, akuntabel, bebas dari pungli KKN.
Berharap untuk mendidik CPNS yang baru direkrut agar mempunyai integritas yang tinggi, berperilaku baik, memberi contoh menjadi pekerja yang tangguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah tunduk kepada tantangan, tetapi menganggap tantangan sebuah peluang.
Diingatkan kepada pejabat dan pegawai untuk tidak asal bekerja dan selalu memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
"Marilah kita sama-sama wujudkan nilai PASTI yakni profesional, akuntabilitas, sinergi, transparaan dan inovasi," katanya.
Sertijab tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Sulut Edwin Silangen dan para pejabat, pegawai jajaran Kemenkumham Sulut. ***2***
"Berharap Kepala Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut) yang baru, dapat menyiapkan satuan kerja (Satker) dibawahnya guna meraih predikat WBK dan WBBM di tahun 2019," kata Min Usihen pada serah terima jabatan Kepala Kemenkumham Sulut dari Mudjito Sasto kepada Efendy Peranginangin, di Manado, Rabu.
Ia mengatakan, Kemenkumham ditahun 2018 mendapat apresiasi terhormat dari Wapres Jusuf Kalla, karena berhasil menjadikan sepuluh Satker meraih predikat WBK dan WBBM.
Saat sambutannya pada waktu itu Wapres mengakui dalam meraih predikat itu tidaklah mudah, tetapi menjadi suatu kebanggan dalam situasi sekarang ini, masih banyak aparatur negara yang punya komitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu Wapres berpesan seluruh Satker untuk meningkatkan layanan publik dengan cara menggabungkan pemanfaatan teknologi entrepreneurship dan layanan cepat bersih oleh aparatur negara.
"Sangat bangga bahagia bahwa target kinerja yang dicanangkan tahun 2018 untuk menghasilkan Satker WBK dan WBBM dapat tercapai, berharap di tahun 2019 bisa mengulangi prestasi yang sama bahkan lebih untuk semakin banyak Satker meraih predikat tersebut," katanya.
Ia menambahkan jika sepuluh Satker bisa mewujudkan WBK dan WBBM mengapa lain tidak bisa.
"Untuk itu mari kita sumbangkan, dedikasikan hidup kita untuk bangsa dan negara melalui Kemenkumham,"katanya.
Dibagian lain ia mengatakan, terima kasih atas komitmen seluruh jajaran Kemenkumham Sulut dalam menyelesaikan proses seleksi penerimaan CPNS 2018 secara profesional, akuntabel, bebas dari pungli KKN.
Berharap untuk mendidik CPNS yang baru direkrut agar mempunyai integritas yang tinggi, berperilaku baik, memberi contoh menjadi pekerja yang tangguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah tunduk kepada tantangan, tetapi menganggap tantangan sebuah peluang.
Diingatkan kepada pejabat dan pegawai untuk tidak asal bekerja dan selalu memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
"Marilah kita sama-sama wujudkan nilai PASTI yakni profesional, akuntabilitas, sinergi, transparaan dan inovasi," katanya.
Sertijab tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Sulut Edwin Silangen dan para pejabat, pegawai jajaran Kemenkumham Sulut. ***2***