Minahasa Tenggara, (Antaranews Sulut) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara mengaku sangat membutuhkan pengawasan partisipatif dari elemen masyarakat dalam tahapan pemilihan umum (Pemilu).
"Pada pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Tenggara, kami sangat memerlukan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Jobby Longkutoy di Ratahan, Rabu.
Ia mengungkapkan, saat ini masih kurangnya pengawasan partisipatif yang melibatkan unsur dari masyarakat, meski diberikan ruang untuk ikut terlibat mengawasi.
"Harus kami akui masih kurang keterlibatan masyarakat seperti yang terjadi pada Pilkada lalu, pada hal mereka diberikan ruang untuk terlibat mengawasi," ujarnya.
Dia mengungkapkan, masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan ke pihak pengawas pemilu jika terjadi pelanggaran.
"Masyarakat tidak perlu takut kalau ingin melakukan laporan terkait pelanggaran selama Pemilu, karena pelapor saat ini sudah dilindungi UU. Jadi mari kita bersama menjaga dan mengawasi jalannya Pemilu," jelasnya.
Sementara itu, terkait keluhan masyarakat akan potensi pelanggaran Pemilu di dunia maya, pimpinan Bawaslu lainnya Dolly Van Gobel mengatakan, pelanggaran tersebut umumnya menggunakan akun palsu.
"Untuk hal ini harus ada kerjasama dengan pihak infokom karena ini jadi keterbatasan dan kendala bagi kami. Kami tentunya berharap setidaknya informasi awal harusnya datang dari infokom sebagai pihak yang lebih tahu soal akun palsu," tandasnya.***2***
"Pada pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Tenggara, kami sangat memerlukan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Jobby Longkutoy di Ratahan, Rabu.
Ia mengungkapkan, saat ini masih kurangnya pengawasan partisipatif yang melibatkan unsur dari masyarakat, meski diberikan ruang untuk ikut terlibat mengawasi.
"Harus kami akui masih kurang keterlibatan masyarakat seperti yang terjadi pada Pilkada lalu, pada hal mereka diberikan ruang untuk terlibat mengawasi," ujarnya.
Dia mengungkapkan, masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan ke pihak pengawas pemilu jika terjadi pelanggaran.
"Masyarakat tidak perlu takut kalau ingin melakukan laporan terkait pelanggaran selama Pemilu, karena pelapor saat ini sudah dilindungi UU. Jadi mari kita bersama menjaga dan mengawasi jalannya Pemilu," jelasnya.
Sementara itu, terkait keluhan masyarakat akan potensi pelanggaran Pemilu di dunia maya, pimpinan Bawaslu lainnya Dolly Van Gobel mengatakan, pelanggaran tersebut umumnya menggunakan akun palsu.
"Untuk hal ini harus ada kerjasama dengan pihak infokom karena ini jadi keterbatasan dan kendala bagi kami. Kami tentunya berharap setidaknya informasi awal harusnya datang dari infokom sebagai pihak yang lebih tahu soal akun palsu," tandasnya.***2***