Manado, 2/11 (Antara) - Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016, bahwa terdapat 67,8 persen masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan, namun hanya 29,7 persen masyarakat yang well literate.
Hal ini menunjukkan banyak masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan namun kurang mendapatkan pemahaman keuangan yang memadai.
Upaya peningkatan inklusi keuangan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata, tetapi harus menjadi perhatian bersama.
Ini berdasarkan fakta bahwa ada puluhan juta masyarakat Indonesia tak bisa mengakses layanan keuangan, baik karena faktor penyebaran jaringan lembaga jasa keuangan formal yang tidak merata.
Di samping itu, ada juga kendala struktur geografis dan populasi yang tidak tersebar, ketiadaan agunan dan literasi keuangan yang rendah. Selain itu, sebagian besar mereka adalah masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara (Sulutgomalut) Elyanus Pongsoda mengatakan pihaknya optimistis bisa mencapai target pemerintah melakukan inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019.
Pasalnya, berdasarkan survei terakhir OJK, pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 67,8 persen.
OJK dalam survei tersebut membagi sektor jasa keuangan menjadi enam sub sektor yaitu sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan badan penyelenggara jaminan sosial. Dari keenam sub-sektor tersebut, tingkat inklusi dan literasi tertinggi masih berada pada sektor perbankan.
Apalagi, tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia masih merupakan yang terendah di lima negara terbesar di Asia Tenggara.
Ke depan, OJK bekerja sama dengan perbankan, pemerintah dan instansi terkait akan terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui edukasi.
Tingkat inklusi dan literasi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pemerataan kesejahteraan melalui perbaikan ekonomi masyarakat.
OJK Sulutgomalut mencanangkan Sulawesi Utara (Sulut) Menabung guna meningkatkan inklusi keuangan di daerah tersebut.
"Bulan Oktober merupakan bulan inklusi sehingga, kami bersama pemerintah Sulut, perbankan dan jasa keuangan lainnya mencanangkan Sulut Menabung," kata Elyanus.
Sehingga dukungan semua perbankan dan jasa keuangan untuk menjangkau semua masyarakat agar bisa terakses dengan layanan keuangan, sangat kami apresiasi," kata Elyanus.
Selama bulan Oktober 2018 ini, katanya, banyak sekali kegiatan inklusi keuangan yang dilakukan di Sulut, sehingga pihaknya cukup optimis target 75 persen akan tercapai.
Assisten II Pemprov Sulut Rudy Mokoginta mengatakan pencanangan Sulut Menabung ini akan memajukan perekonomian daerah dan bangsa.
"Pencanangan Sulut Menabung, pemerintah menyambut gembira dan memberikan apresiasi kepada OJK dan jasa keuangan," katanya.
Gerakan Sulut membangun pada dasarnya untuk meningkatkan kembali budaya menabung, investasi dan gerakan gemar menabung pada anak, demi kepentingan masa depan mereka.
Pemerintah mengimbau kepada masyarakat jangan takut menabung di bank maupun memanfaatkan instrumen investasi lainnya, karena selama diawasi oleh pemerintah pasti aman," katanya.
Segenap jajaran perbankan dan non bank agar memiliki komitmen untuk memajukan Sulut, berkompetisi secara sehat, menerapkan management perbankan modern, dan menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah.
"Kami pemerintah sangat mengharapkan dukungan dan sinergitas dunia jasa keuangan dalam membangun daerah ke arah yang lebih baik," katanya.
Peran Perbankan
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) bekerja sama dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK) tahun ini melakukan sosialisasi dan edukasi inklusi keuangan melalui even bertajuk BSG7-Challanges.
BSG7-Challanges kali ini diikuti oleh 7 sekolah yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 7, SMP negeri 4, SMA Negeri 6, SMK Parna Raya, SMK 1 dan SMA Don Bosco. Masing-masing sekolah mengutus 7 peserta yang akan melewati 7 rintangan dimana tiap rintangan peserta akan melakukan permainan yang berhubungan dengan pengetahuan tentang inklusi keuangan.
Direktur Utama Bank SulutGo, Jeffry A M Dendeng menyambut gembira kegiatan ini karena dengan mengemas edukasi perbankan melalui permainan akan lebih dipahami oleh siswa daripada mengedukasi dengan sosialisasi konvensional.
"Kami melakukan event ini, agar sejak dini siswa di Sulut lebih memahami layanan jasa keuangan," katanya.
Direktur Operasional Bank SulutGo Welan Palilingan memgatakan pihaknya yakin jika sejak di bangku sekolah diberikan pemahaman soal literasi keuangan maka inklusi keuangan di Sulut bahkan Indonesia secara keseluruhan akan meningkat.
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulawesi Utara dan Gorontalo akan segera meluncurkan aplikasi GoBPR guna meningkatkan inklusi keuangan di daerah tersebut.
Ketua Perbarindo Sulut Denny Senduk mengatakan pihaknya sejalan dengan target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan inklusi serta literasi keuangan di Sulut.
Denny mengatakan aplikasi digital Go-BPR untuk lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses infomasi berkenaan dengan BPR.
Aplikasi tersebut memuat informasi mengenai produk funding yakni seperti tabungan atau penghimpunan dana dan lending atau penyaluran dana/kredit.
Di aplikasi ini memberi informasi produk yang ditawarkan BPR. Pengguna aplikasi bisa berkomunikasi dan meninggalkan nomor kontak agar ditindaklanjuti pegawai BPR.
Dia menjelaskan aplikasi GO BPR ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan adanya fintech, karena go BPR sangat memudahkan nasabah untuk berhubungan dengan BPR.
Ada berbagai fitur pelayanan, katanya, seperti pembukaan rekening tabungan dan deposito, pengajuan kredit, penawaran properti yang dilelang, iklan lowongan kerja hingga program promosi BPR yang diberikan.
Saat ini di Sulut ada 22 BPR dan semuanya siap melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun anak sekolah agar mengenal dengan jelas jasa keuangan.
Kepala Bukopin Cabang Manado Riza Novian melalui Manager Bisnis Personal Yusran Yunus mengatakan Bank Bukopin menargetkan akan mengakses keuangan semua lapisan masyarakat di Provinsi Sulut.
Sehingga, kata Yusran, edukasi dan sosialisasi terus Bukopin lakukan karena jika semua lapisan masyarakat bisa mengakses keuangan, maka perbankan akan semakin mudah baik menawarkan produk dan sebagainya.
Yusran menjelaskan tingkat masyarakat mengakses layanan keuangan yang semakin tinggi, akan membuat mereka semakin banyak menabung baik di bank maupun instrumen lainnya.
Semua lembaga keuangan baik bank maupun nonbank di Sulut turut berpartisipasi, tentu ini menjadi komitmen bersama untuk menyukseskan program ini ke depan.
Sehingga, katanya, seluruh lapisan masyarakat benar-benar menyadari layanan perbankan maupun layanan lainnya akan lebih nyaman, aman dan tepat.
"Sebagaimana semangat kita bersama, Ayo menabung, Inklusi keuangan untuk semua," jelasnya.
Peningkatan inklusi keuangan terbukti akan dapat mendorong upaya penurunan tingkat kemiskinan dan mempersempit ketimpangan.***3***
Hal ini menunjukkan banyak masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan namun kurang mendapatkan pemahaman keuangan yang memadai.
Upaya peningkatan inklusi keuangan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata, tetapi harus menjadi perhatian bersama.
Ini berdasarkan fakta bahwa ada puluhan juta masyarakat Indonesia tak bisa mengakses layanan keuangan, baik karena faktor penyebaran jaringan lembaga jasa keuangan formal yang tidak merata.
Di samping itu, ada juga kendala struktur geografis dan populasi yang tidak tersebar, ketiadaan agunan dan literasi keuangan yang rendah. Selain itu, sebagian besar mereka adalah masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara (Sulutgomalut) Elyanus Pongsoda mengatakan pihaknya optimistis bisa mencapai target pemerintah melakukan inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019.
Pasalnya, berdasarkan survei terakhir OJK, pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 67,8 persen.
OJK dalam survei tersebut membagi sektor jasa keuangan menjadi enam sub sektor yaitu sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan badan penyelenggara jaminan sosial. Dari keenam sub-sektor tersebut, tingkat inklusi dan literasi tertinggi masih berada pada sektor perbankan.
Apalagi, tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia masih merupakan yang terendah di lima negara terbesar di Asia Tenggara.
Ke depan, OJK bekerja sama dengan perbankan, pemerintah dan instansi terkait akan terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui edukasi.
Tingkat inklusi dan literasi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pemerataan kesejahteraan melalui perbaikan ekonomi masyarakat.
OJK Sulutgomalut mencanangkan Sulawesi Utara (Sulut) Menabung guna meningkatkan inklusi keuangan di daerah tersebut.
"Bulan Oktober merupakan bulan inklusi sehingga, kami bersama pemerintah Sulut, perbankan dan jasa keuangan lainnya mencanangkan Sulut Menabung," kata Elyanus.
Sehingga dukungan semua perbankan dan jasa keuangan untuk menjangkau semua masyarakat agar bisa terakses dengan layanan keuangan, sangat kami apresiasi," kata Elyanus.
Selama bulan Oktober 2018 ini, katanya, banyak sekali kegiatan inklusi keuangan yang dilakukan di Sulut, sehingga pihaknya cukup optimis target 75 persen akan tercapai.
Assisten II Pemprov Sulut Rudy Mokoginta mengatakan pencanangan Sulut Menabung ini akan memajukan perekonomian daerah dan bangsa.
"Pencanangan Sulut Menabung, pemerintah menyambut gembira dan memberikan apresiasi kepada OJK dan jasa keuangan," katanya.
Gerakan Sulut membangun pada dasarnya untuk meningkatkan kembali budaya menabung, investasi dan gerakan gemar menabung pada anak, demi kepentingan masa depan mereka.
Pemerintah mengimbau kepada masyarakat jangan takut menabung di bank maupun memanfaatkan instrumen investasi lainnya, karena selama diawasi oleh pemerintah pasti aman," katanya.
Segenap jajaran perbankan dan non bank agar memiliki komitmen untuk memajukan Sulut, berkompetisi secara sehat, menerapkan management perbankan modern, dan menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah.
"Kami pemerintah sangat mengharapkan dukungan dan sinergitas dunia jasa keuangan dalam membangun daerah ke arah yang lebih baik," katanya.
Peran Perbankan
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) bekerja sama dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK) tahun ini melakukan sosialisasi dan edukasi inklusi keuangan melalui even bertajuk BSG7-Challanges.
BSG7-Challanges kali ini diikuti oleh 7 sekolah yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 7, SMP negeri 4, SMA Negeri 6, SMK Parna Raya, SMK 1 dan SMA Don Bosco. Masing-masing sekolah mengutus 7 peserta yang akan melewati 7 rintangan dimana tiap rintangan peserta akan melakukan permainan yang berhubungan dengan pengetahuan tentang inklusi keuangan.
Direktur Utama Bank SulutGo, Jeffry A M Dendeng menyambut gembira kegiatan ini karena dengan mengemas edukasi perbankan melalui permainan akan lebih dipahami oleh siswa daripada mengedukasi dengan sosialisasi konvensional.
"Kami melakukan event ini, agar sejak dini siswa di Sulut lebih memahami layanan jasa keuangan," katanya.
Direktur Operasional Bank SulutGo Welan Palilingan memgatakan pihaknya yakin jika sejak di bangku sekolah diberikan pemahaman soal literasi keuangan maka inklusi keuangan di Sulut bahkan Indonesia secara keseluruhan akan meningkat.
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulawesi Utara dan Gorontalo akan segera meluncurkan aplikasi GoBPR guna meningkatkan inklusi keuangan di daerah tersebut.
Ketua Perbarindo Sulut Denny Senduk mengatakan pihaknya sejalan dengan target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan inklusi serta literasi keuangan di Sulut.
Denny mengatakan aplikasi digital Go-BPR untuk lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses infomasi berkenaan dengan BPR.
Aplikasi tersebut memuat informasi mengenai produk funding yakni seperti tabungan atau penghimpunan dana dan lending atau penyaluran dana/kredit.
Di aplikasi ini memberi informasi produk yang ditawarkan BPR. Pengguna aplikasi bisa berkomunikasi dan meninggalkan nomor kontak agar ditindaklanjuti pegawai BPR.
Dia menjelaskan aplikasi GO BPR ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan adanya fintech, karena go BPR sangat memudahkan nasabah untuk berhubungan dengan BPR.
Ada berbagai fitur pelayanan, katanya, seperti pembukaan rekening tabungan dan deposito, pengajuan kredit, penawaran properti yang dilelang, iklan lowongan kerja hingga program promosi BPR yang diberikan.
Saat ini di Sulut ada 22 BPR dan semuanya siap melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun anak sekolah agar mengenal dengan jelas jasa keuangan.
Kepala Bukopin Cabang Manado Riza Novian melalui Manager Bisnis Personal Yusran Yunus mengatakan Bank Bukopin menargetkan akan mengakses keuangan semua lapisan masyarakat di Provinsi Sulut.
Sehingga, kata Yusran, edukasi dan sosialisasi terus Bukopin lakukan karena jika semua lapisan masyarakat bisa mengakses keuangan, maka perbankan akan semakin mudah baik menawarkan produk dan sebagainya.
Yusran menjelaskan tingkat masyarakat mengakses layanan keuangan yang semakin tinggi, akan membuat mereka semakin banyak menabung baik di bank maupun instrumen lainnya.
Semua lembaga keuangan baik bank maupun nonbank di Sulut turut berpartisipasi, tentu ini menjadi komitmen bersama untuk menyukseskan program ini ke depan.
Sehingga, katanya, seluruh lapisan masyarakat benar-benar menyadari layanan perbankan maupun layanan lainnya akan lebih nyaman, aman dan tepat.
"Sebagaimana semangat kita bersama, Ayo menabung, Inklusi keuangan untuk semua," jelasnya.
Peningkatan inklusi keuangan terbukti akan dapat mendorong upaya penurunan tingkat kemiskinan dan mempersempit ketimpangan.***3***