Tomohon, (Antaranews Sulut) - Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) Jimmy F Eman berharap proses pengadaan tanah pemerintah memerhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Sosialisasi proses pengadaan tanah penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran operasional dan biaya pendukung," kata Wali Kota di Tomohon, Sabtu.
Selain kedua prisip itu, Wali Kota berharap pengelolaan anggaran dalam proses pengadaan tanah efektif dan efisien, ekonomis dan transparan serta taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, untuk mendorong pembangunan daerah pemerintah terus berupa mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berbasis potensi lokal.
Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap bidang dan sektor pembangunan lainnya.
"Karena itu dalam pelaksanaan pembangunan mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan dukungan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur di daerah yang lebih memadai, salah satunya melalui penyediaan tanah untuk kepentingan umum," ujarnya.
Wali Kota mengatakan, pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Tahapan-tahapan yang harus dipahami adalah tahapan didalam proses pengadaan tanah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.
"Semua itu diharapkan memberikan dampak bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
(K011).
(T.K011/B/A035/C/A035) 13-10-2018 15:34:46
"Sosialisasi proses pengadaan tanah penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran operasional dan biaya pendukung," kata Wali Kota di Tomohon, Sabtu.
Selain kedua prisip itu, Wali Kota berharap pengelolaan anggaran dalam proses pengadaan tanah efektif dan efisien, ekonomis dan transparan serta taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, untuk mendorong pembangunan daerah pemerintah terus berupa mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berbasis potensi lokal.
Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap bidang dan sektor pembangunan lainnya.
"Karena itu dalam pelaksanaan pembangunan mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan dukungan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur di daerah yang lebih memadai, salah satunya melalui penyediaan tanah untuk kepentingan umum," ujarnya.
Wali Kota mengatakan, pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Tahapan-tahapan yang harus dipahami adalah tahapan didalam proses pengadaan tanah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.
"Semua itu diharapkan memberikan dampak bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
(K011).
(T.K011/B/A035/C/A035) 13-10-2018 15:34:46