Manado, (Antaranews Sulut) - Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, kecenderungan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) selang tiga tahun terakhir positif.
"Angka indikator ekonomi makro, indikator sosial, dan pembangunan infrastruktur Sulut berada pada jalur yang baik," kata Gubernur Olly pada paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Sulut tahun 2018 di Manado, Senin.
Selama tahun 2015 sampai tahun 2017, kata dia, pertumbuhan ekonomi Sulut selalu berada pada angka di atas 6,0 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,0 persen.
Di samping itu, menurut Olly kinerja perekonomian Sulut tahun 2017 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp110,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp79,49 triliun.
"PDRB perkapita mencapai Rp44,76 juta rupiah. Ekonomi Sulut tahun 2017 tumbuh 6,32 persen atau menguat dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,17 persen dan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,12 persen," katanya.
Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, kata Gubernur berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, di mana persentase tingkat kemiskinan Sulut masih berada di bawah nasional yang berada pada 10-11 persen.
"Tingkat kemiskinan pada tahun 2017 dibandingkan dengan 34 Provinsi lainnya di Indonesia, berada di peringkat ke-16 terendah. Namun di wilayah Sulawesi, kemiskinan Provinsi Sulut adalah yang paling rendah," jelasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebutkan, salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan mempertajam program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Program ini dilakukan dengan memperbanyak alokasi pembangunan rumah tinggal layak huni, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan menjaga stabilitas harga dalam hal ini inflasi.
"Karena itu pada bulan Juli yang lalu Pemerintah Provinsi Sulut ditetapkan sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi daerah," ujarnya.***3***
"Angka indikator ekonomi makro, indikator sosial, dan pembangunan infrastruktur Sulut berada pada jalur yang baik," kata Gubernur Olly pada paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Sulut tahun 2018 di Manado, Senin.
Selama tahun 2015 sampai tahun 2017, kata dia, pertumbuhan ekonomi Sulut selalu berada pada angka di atas 6,0 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,0 persen.
Di samping itu, menurut Olly kinerja perekonomian Sulut tahun 2017 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp110,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp79,49 triliun.
"PDRB perkapita mencapai Rp44,76 juta rupiah. Ekonomi Sulut tahun 2017 tumbuh 6,32 persen atau menguat dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,17 persen dan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,12 persen," katanya.
Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, kata Gubernur berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, di mana persentase tingkat kemiskinan Sulut masih berada di bawah nasional yang berada pada 10-11 persen.
"Tingkat kemiskinan pada tahun 2017 dibandingkan dengan 34 Provinsi lainnya di Indonesia, berada di peringkat ke-16 terendah. Namun di wilayah Sulawesi, kemiskinan Provinsi Sulut adalah yang paling rendah," jelasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebutkan, salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan mempertajam program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Program ini dilakukan dengan memperbanyak alokasi pembangunan rumah tinggal layak huni, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan menjaga stabilitas harga dalam hal ini inflasi.
"Karena itu pada bulan Juli yang lalu Pemerintah Provinsi Sulut ditetapkan sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi daerah," ujarnya.***3***