Tomohon, (Antaranews Sulut) - Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tomohon Ir Corry Caroles berharap ormas menjadi panutan menjaga keberagaman di daerah berpenduduk kurang dari 100 ribu jiwa itu.
"Ormas bisa menempatkan diri sebagai panutan atau contoh yang dapat berkontribusi dalam pembangunan, serta menjunjung tinggi keberagaman sesuai UUD 1945 dan Pancasila," kata Caroles di Tomohon, Rabu.
Asisten pada sosialisasi kebijakan peraturan perundang-undangan bidang keormasan mengatakan, keberagaman dalam masyarakat hendaknya menjadi sebuah kekuatan positif dalam membangun masyarakat Indonesia.
"Potensi konflik bisa muncul karna adanya kesenjangan ekonomi. Perbatasan wilayah pada daerah yang ada di Indonesia juga dapat menjadi sumber konflik," katanya.
Menurut dia, kebebasan berkumpul adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetapi hendaknya dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.
"Kami mengingatkan agar ormas kembali kepada tujuannya sebagai pranata sosial agar dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengisi pembangunan daerah," ujarnya.
Ormas juga harus saling mempelajari bagaimana cara merawat kebhinekaan dan mempelajari hal-hal yang bernilai positif, serta saling bertukar pendapat membangun daerah.
Kepala Badan Kebangpol Kota Tomohon Theodorus J P Paat SIP mengatakan, sosialisasi kebijakan ini untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional dan memperteguh kebhinekaan serta memperkuat restorasi sosial.
(T.K011/B/G004/B/G004) 18-07-2018 20:32:06
"Ormas bisa menempatkan diri sebagai panutan atau contoh yang dapat berkontribusi dalam pembangunan, serta menjunjung tinggi keberagaman sesuai UUD 1945 dan Pancasila," kata Caroles di Tomohon, Rabu.
Asisten pada sosialisasi kebijakan peraturan perundang-undangan bidang keormasan mengatakan, keberagaman dalam masyarakat hendaknya menjadi sebuah kekuatan positif dalam membangun masyarakat Indonesia.
"Potensi konflik bisa muncul karna adanya kesenjangan ekonomi. Perbatasan wilayah pada daerah yang ada di Indonesia juga dapat menjadi sumber konflik," katanya.
Menurut dia, kebebasan berkumpul adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetapi hendaknya dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.
"Kami mengingatkan agar ormas kembali kepada tujuannya sebagai pranata sosial agar dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengisi pembangunan daerah," ujarnya.
Ormas juga harus saling mempelajari bagaimana cara merawat kebhinekaan dan mempelajari hal-hal yang bernilai positif, serta saling bertukar pendapat membangun daerah.
Kepala Badan Kebangpol Kota Tomohon Theodorus J P Paat SIP mengatakan, sosialisasi kebijakan ini untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional dan memperteguh kebhinekaan serta memperkuat restorasi sosial.
(T.K011/B/G004/B/G004) 18-07-2018 20:32:06