Tomohon, (Antaranews Sulut) - Wali Kota Tomohon Sulawesi Utara Jimmy F Eman berharap pengelolaan keuangan profesional agar mampu meminimalkan terjadi kerugian daerah.
"Pemerintah melaksanakan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan terhadap pemerintah daerah dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah," kata Wali Kota Jimmy, di Tomohon, Selasa.
Dalam hal pengawasan, kata dia, lembaga DPRD melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Sedangkan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Semua itu dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang dibarengi dengan pengawasan internal," katanya lagi.
Karena itu, lanjut dia, setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Kepala perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun," kata dia.
Wali Kota periode kedua itu menambahkan, pemerintah kota terus meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui berbagai pelatihan.
"Harapannya, peningkatan kapasitas ini memberikan dampak pengelolaan keuangan akan semakin baik dan profesional, sehingga setiap tahun laporan keuangan pemerintah daerah bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan," katanya pula.
Budisantoso Budiman
(T.K011/B/B014/B014) 19-06-2018 22:18:22
"Pemerintah melaksanakan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan terhadap pemerintah daerah dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah," kata Wali Kota Jimmy, di Tomohon, Selasa.
Dalam hal pengawasan, kata dia, lembaga DPRD melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Sedangkan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Semua itu dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang dibarengi dengan pengawasan internal," katanya lagi.
Karena itu, lanjut dia, setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Kepala perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun," kata dia.
Wali Kota periode kedua itu menambahkan, pemerintah kota terus meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui berbagai pelatihan.
"Harapannya, peningkatan kapasitas ini memberikan dampak pengelolaan keuangan akan semakin baik dan profesional, sehingga setiap tahun laporan keuangan pemerintah daerah bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan," katanya pula.
Budisantoso Budiman
(T.K011/B/B014/B014) 19-06-2018 22:18:22