Oleh Nancy Lynda Tigauw
Manado, (Antaranews Sulut) - Tahun 2018 akan memberikan peluang dan tantangan, termasuk bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi era digital saat ini.
Eksistensi wirausaha UMKM berdampak pada pembangunan ekonomi dengan munculnya aktivitas ekonomi baru yang mengenalkan inovasi produk dan layanan baru, teknologi yang efisien, menciptakan pekerjaan baru, dan membuka pasar luar negeri.
Sejumlah tantangan masih menaungi UMKM Indonesia. Jika dikerucutkan, tantangan-tantangan itu meliputi aspek psikologis pasar, brand produk yang lemah, sampai hal mendasar seperti administrasi.
Soal psikologis pasar, harus diakui, seolah masih ada rasa takut dan khawatir di kalangan pengusaha UMKM Indonesia.
Indonesia diramalkan akan menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Tantangan terbesar ialah bagaimana meningkatkan aksesibilitas UMKM untuk go-digital dan meningkatkan kapabilitas UMKM sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk-produk asing yang telah membanjiri e-commerce Indonesia.
Hal ini penting mengingat sebagian besar UMKM berada di perdesaan dengan akses internet yang masih sangat terbatas dan banyak yang belum digital-literate. Sudah saatnya para pemangku kepentingan UMKM bersinergi untuk mengatasi permasalahan ini.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan peluang dan tantangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Sehingga saya memaparkan peluang dan tantangan UMKM kepada Menteri Koperasi dan UMKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga agar bisa menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Sulut Ivanry Matu di Manado, Rabu.
Ivanry mengatakan selain Menteri Koperasi dan UMKM juga dihadapan sejumlah peserta dalam meeting conference International Council of Small Business (ICSB) Indoensia belum lama ini di Kota Kasablanka Jakarta.
Ia mengatakan ICSB adalah organisasi yg berpusat di New York Amerika Serikat dengan fokus pada persoalan Small Business Entreprises for scale up, sehingga menjadi kesempatan yang sangat penting untuk mengutarakan peluang dan hambatan UMKM di Sulut.
Ivanry Matu sebagai city coordinator Manado Sulawesi Utara menekankan pada tiga poin utama yaitu, masalah database UKM yang akurat, masalah teknologi pengemasan produk UKM, transfer ilmu untuk para pengrajin di Sulut sangat penting dilakukan dalam waktu dekat ini.
Selain itu, katanya, di hadapan Menteri pihaknya menyampaikan pentingnya menggarap potensi lokal dengan sinergitas semua pemangku kepentingan dalam rangka sinkronisais untuk mewujudkan roadmap UKM Indonesia.
Sulut, katanya, memiliki potensi yang cukup besar di sektor pariwisata seperti Bunaken, pantai Likupang, selat lembeh, pantai lingkar selatan, tomohon, bukit kasih, danau linow, dan masih banyak lagi.
Dari sisi budaya yang paling terkenal Mapalus, tarian kabasaran, katrili. Kuliner Sulut kaya ikan, pasar ekstrim.
Apalagi ditunjang masyarakat yang sangat ramah dan suka senyum pada banyak orang, serta sumber daya alam kelautan dan pertanian yang cukup besar," jelasnya.
Namun, katanya, masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti belum tersedianya eknologi pengemasan, kreativitas dan rumah kemasan, masih minim pengetahuan dalam kerajinan (kurang terampil) perlu ada transfer knowledge dari perajin luar.
Masuknya pengusaha luar, membuat pertumbuhan ekonomi stagnan, potensi perikanan belum tergarap 80 persen ekspor ikan tuna di dunia berasal dari perairan Bitung-Maluku Utara.
Potensi pertanian produk unggulan belum tergarap (kelapa) konsep agribisnis terintegrasi," jelasnya.
Serta, katanya, masih membutuhkan sosialisasi entreprenueship yakni pemberdayaan kelompok women entrpeneur, mengawinkan bumdes dengan produk unggulan ke arah konsep agribisnis yang berkelanjutan dengan jaminan pasar.
Laboratorium Wirausaha belum optimal, katanya, serta sinkronisasi dan sinergitas belum terbangun akibatnya program pemberdayaan UMKM yang masih tumpang tindih.
Dia berharap pemerintah pusat dan daerah lebih memperhatikan UMKM di Sulut karena potensi yang cukup besar, dan sektor riil ini mampu bertahan disaat ada krisis ekonomi sekalipun.
Tarif PPH UKM
Kadin juga meminta pemerintah mempercepat pemberlakuan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar 0,5 persen dari sebelumnya 1 persen.
Dia mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013, tarif PPh final UKM ditetapkan sebesar 1 persen.
PPh final untuk pajak UKM ini dibebankan kepada wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Saat ini, katanya, pemerintah tengah merevisi PP tersebut.
Sebelumnya dalam rapat terbatas, pemerintah setidaknya merilis empat insentif untuk memacu investasi di Indonesia yang salah satunya memuat mengenai penurunan tarif PPh final bagi UKM.
Ia mengatakan beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Sri Mulyani mengungkapkan selain revisi tarif PPh bagi UKM, akan ada pula perubahan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, belum ada rincian berapa besaran penurunannya.
Revisi PP 46/2013 juga berkaitan dengan rencana pelonggaran tarif PPh final 1 persen bagi pelaku e-commerce non PKP.
Dengan kebijakan tarif yang akan ditempuh, pedagang daring dalam negeri diharapkan bisa bersaing dalam bisnis daring yang cukup dinamis," katanya.
Rumah Kemasan
Pihaknya juga mendorong adanya rumah kemasan di Provinsi Sulawesi Utara guna membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah itu.
Rumah kemasan ini akan sangat membantu para UMKM dalam mengemas produk yang dihasilkan.
Ia mengatakan hasil produksi pangan para UMKM Sulut sudah mampu bersaing dengan daerah lain, karena kualitas yang berada pada standar yang ditetapkan.
"Namun, masih terkendala dengan kemasan yang belum menarik hati pasar," katanya.
Jika rumah kemasan hadir di Sulut, katanya, UMKM akan mampu menampilkan produk yang menarik dan siap bersaing dengan produk serupa dari daerah lain.
Dalam rumah kemasan tersebut, katanya, akan ada semua jenis alat yang bisa mengemas produk apa saja, baik minuman maupun makanan.
Pihaknya berharap rumah kemasan akan secepatnya hadir di Sulut," katanya.
Ia mengatakan dengan adanya rumah kemasan membuat biaya produksi para pelaku UMKM berkurang karena tidak perlu lagi memesan kemasan dari luar daerah.
Rumah kemasan tersebut, katanya, harus dikelola secara profesional sehingga para pelaku UMKM selain membawa produk untuk dikemas, juga bisa melakukan konsultasi seputar permasalahan usaha hingga pemasaran.
IUMK Online
Kadin akan memfasilitasi pula agar izin usaha mikro dan kecil (IUMK) secara online dapat dinikmati oleh semua pelaku usaha di daerah ini.
Telah ditetapkannya Peraturan Presiden No 98/2014 terkait Perizinan untuk usaha mikro dan kecil kemudian Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil.
Ivanry mengatakan peraturan ini sengaja diterbitkan agar bisa menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan IUMK bagi pelaku UKM di Indonesia, karena itu Kadin akan berupaya memfasilitasi agar semakin banyak yang mendapatkannya.
Untuk memudahkan UKM membuat IUMK, katanya, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah membuat surat edaran Nomor 15/M.KUKM/I/2015, yang dikirimkan ke seluruh gubernur, bupati, wali kota agar membantu para pendamping UKM dalam melaksanakan peran pendampingan sehingga pelayanan kepada UKM optimal.
Adapun Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil menurut Permendagri 83 Tahun 2014, katanya, dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat; keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.
Ivanry mengatakan Kadin akan berupaya sehingga UKM di Sulut akan terfasilitasi semuanya. Karena meningkatnya UKM di Sulut, akan berdampak besar pada perekonomian di daerah," katanya.
UKM di Sulut, katanya, ada puluhan ribu dan harus mendapatkan fasilitas baik pemerintah maupun pihak terkait lainnya.
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pemerintah diharapkan menaikkan kuota pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha.
"Kami mengusulkan agar pembiayaan KUR lebih besar lagi bagi pelaku usaha, karena mampu mendorong produksi dan produktivitas," kata Ivanry.
Ia mengatakan pelaku usaha di daerah sangat membutuhkan bantuan dana lewat pembiayaan perbankan.
KUR merupakan program pemerintah yang mampu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," jelasnya.
CEO BNI Manado Hari Satriyono mengatakan pihaknya menargetkan penyaluran KUR sebanyak Rp410 miliar pada tahun 2018.
"Tahun ini kami mendapat target penyaluran KUR di empat provinsi yakni Sulut, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara," katanya.
Hari mengatakan sesuai dengan target kantor pusat dalam mencapai hal tersebut, pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi serta bekerja sama dengan pemerintah.
Strategi tahun ini akan ada di program-program yang berkaitan dengan pemerintah.
Dia menjelaskan BNI akan menyasar usaha mikro dan kecil karena dipandang mampu meningkatkan perekonom dan daerah.
Pihaknya berharap pelaku usaha bisa memanfaatkan KUR BNI, karena bunga yang sangat murah," jelasnya.
Dukungan Infrastruktur, Pariwisata, Perikanan
Wakil Ketua Umum Koordinator Timur Kadin Indonesia Andi Rukman Nurdi mengatakan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan perikanan di Indonesia Timur (Intim).
"Kami melihat potensi sektor perikanan dan pariwisata di Sulut sangat besar, namun belum tergarap dengan baik," kata Andi.
Dia mengatakan sehingga Kadin akan berupaya mendorong sektor tersebut, dan tentunya tidak lepas dari pembangunan infrastruktur pula.
Karena infrastruktur menjadi pendorong utama dalam peningkatan pembangunan sektor lainnya," jelasnya.
Sehingga, katanya, Kadin memilih melakukan Rakor di Kota Manado, Sulut karena melihat sektor perikanan di daerah tersebut sangat besar.
Peningkatan sektor pariwisata di Sulut juga lagi gencar-gencarnya. Kadin akan ikut ambil bagian didalamnya," katanya.
Ketua Kadin Sulut Hangky A Gerungan mengatakan pihaknya mulai melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan sektor pariwisata di Sulut, begitu pula dengan perikanan serta infrastruktur.
Pihaknya mulai memasarkan objek wisata Sulut ke berbagai daerah maupun mamcanegara," katanya.
Dan, katanya, akan memfasilitasi perbaikan beberapa objek wisata di Sulut yang mulai rusak.
Harapan Gubernur Sulut
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey berharap pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam wadah Kadin memanfaatkan pelabuhan sebagai akses membuka jalur perdagangan kawasan Indonesia Timur.
Pelabuhan yang telah dibangun memiliki peran strategis dalam menunjang sektor ekonomi dan industri.
Menurut Gubernur Olly, Sulut yang berada di garda terdepan Republik Indonesia memiliki potensi investasi di sektor pariwisata, infrastruktur dan kelautan yang menjanjikan sehingga cocok untuk dijadikan tempat berinvestasi.
"Saya berharap investor semakin banyak yang masuk ke Sulut," ajaknya.
Bila jalur perdagangan di kawasan timur Indonesia terbuka, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu optimistis pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan semakin meningkat.
Kalau jalur ini dibuka, Pelabuhan Bitung dimanfaatkan, tentu harga barang bisa lebih murah dan semakin bersaing. Pemerintah provinsi pasti mendukungnya," bebernya.
Gubernur berharap Rapat Koordinasi Wilayah Timur Kadin Indonesia yang dilaksanakan belum lama ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis implementatif sebagai modal penting membangun organisasi, daerah dan bangsa Indonesia ke depan.
(T.KR-NCY/B/T007/T007) 16-05-2018 15:27:09
Manado, (Antaranews Sulut) - Tahun 2018 akan memberikan peluang dan tantangan, termasuk bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi era digital saat ini.
Eksistensi wirausaha UMKM berdampak pada pembangunan ekonomi dengan munculnya aktivitas ekonomi baru yang mengenalkan inovasi produk dan layanan baru, teknologi yang efisien, menciptakan pekerjaan baru, dan membuka pasar luar negeri.
Sejumlah tantangan masih menaungi UMKM Indonesia. Jika dikerucutkan, tantangan-tantangan itu meliputi aspek psikologis pasar, brand produk yang lemah, sampai hal mendasar seperti administrasi.
Soal psikologis pasar, harus diakui, seolah masih ada rasa takut dan khawatir di kalangan pengusaha UMKM Indonesia.
Indonesia diramalkan akan menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Tantangan terbesar ialah bagaimana meningkatkan aksesibilitas UMKM untuk go-digital dan meningkatkan kapabilitas UMKM sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk-produk asing yang telah membanjiri e-commerce Indonesia.
Hal ini penting mengingat sebagian besar UMKM berada di perdesaan dengan akses internet yang masih sangat terbatas dan banyak yang belum digital-literate. Sudah saatnya para pemangku kepentingan UMKM bersinergi untuk mengatasi permasalahan ini.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan peluang dan tantangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Sehingga saya memaparkan peluang dan tantangan UMKM kepada Menteri Koperasi dan UMKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga agar bisa menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Sulut Ivanry Matu di Manado, Rabu.
Ivanry mengatakan selain Menteri Koperasi dan UMKM juga dihadapan sejumlah peserta dalam meeting conference International Council of Small Business (ICSB) Indoensia belum lama ini di Kota Kasablanka Jakarta.
Ia mengatakan ICSB adalah organisasi yg berpusat di New York Amerika Serikat dengan fokus pada persoalan Small Business Entreprises for scale up, sehingga menjadi kesempatan yang sangat penting untuk mengutarakan peluang dan hambatan UMKM di Sulut.
Ivanry Matu sebagai city coordinator Manado Sulawesi Utara menekankan pada tiga poin utama yaitu, masalah database UKM yang akurat, masalah teknologi pengemasan produk UKM, transfer ilmu untuk para pengrajin di Sulut sangat penting dilakukan dalam waktu dekat ini.
Selain itu, katanya, di hadapan Menteri pihaknya menyampaikan pentingnya menggarap potensi lokal dengan sinergitas semua pemangku kepentingan dalam rangka sinkronisais untuk mewujudkan roadmap UKM Indonesia.
Sulut, katanya, memiliki potensi yang cukup besar di sektor pariwisata seperti Bunaken, pantai Likupang, selat lembeh, pantai lingkar selatan, tomohon, bukit kasih, danau linow, dan masih banyak lagi.
Dari sisi budaya yang paling terkenal Mapalus, tarian kabasaran, katrili. Kuliner Sulut kaya ikan, pasar ekstrim.
Apalagi ditunjang masyarakat yang sangat ramah dan suka senyum pada banyak orang, serta sumber daya alam kelautan dan pertanian yang cukup besar," jelasnya.
Namun, katanya, masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti belum tersedianya eknologi pengemasan, kreativitas dan rumah kemasan, masih minim pengetahuan dalam kerajinan (kurang terampil) perlu ada transfer knowledge dari perajin luar.
Masuknya pengusaha luar, membuat pertumbuhan ekonomi stagnan, potensi perikanan belum tergarap 80 persen ekspor ikan tuna di dunia berasal dari perairan Bitung-Maluku Utara.
Potensi pertanian produk unggulan belum tergarap (kelapa) konsep agribisnis terintegrasi," jelasnya.
Serta, katanya, masih membutuhkan sosialisasi entreprenueship yakni pemberdayaan kelompok women entrpeneur, mengawinkan bumdes dengan produk unggulan ke arah konsep agribisnis yang berkelanjutan dengan jaminan pasar.
Laboratorium Wirausaha belum optimal, katanya, serta sinkronisasi dan sinergitas belum terbangun akibatnya program pemberdayaan UMKM yang masih tumpang tindih.
Dia berharap pemerintah pusat dan daerah lebih memperhatikan UMKM di Sulut karena potensi yang cukup besar, dan sektor riil ini mampu bertahan disaat ada krisis ekonomi sekalipun.
Tarif PPH UKM
Kadin juga meminta pemerintah mempercepat pemberlakuan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar 0,5 persen dari sebelumnya 1 persen.
Dia mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013, tarif PPh final UKM ditetapkan sebesar 1 persen.
PPh final untuk pajak UKM ini dibebankan kepada wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Saat ini, katanya, pemerintah tengah merevisi PP tersebut.
Sebelumnya dalam rapat terbatas, pemerintah setidaknya merilis empat insentif untuk memacu investasi di Indonesia yang salah satunya memuat mengenai penurunan tarif PPh final bagi UKM.
Ia mengatakan beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Sri Mulyani mengungkapkan selain revisi tarif PPh bagi UKM, akan ada pula perubahan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, belum ada rincian berapa besaran penurunannya.
Revisi PP 46/2013 juga berkaitan dengan rencana pelonggaran tarif PPh final 1 persen bagi pelaku e-commerce non PKP.
Dengan kebijakan tarif yang akan ditempuh, pedagang daring dalam negeri diharapkan bisa bersaing dalam bisnis daring yang cukup dinamis," katanya.
Rumah Kemasan
Pihaknya juga mendorong adanya rumah kemasan di Provinsi Sulawesi Utara guna membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah itu.
Rumah kemasan ini akan sangat membantu para UMKM dalam mengemas produk yang dihasilkan.
Ia mengatakan hasil produksi pangan para UMKM Sulut sudah mampu bersaing dengan daerah lain, karena kualitas yang berada pada standar yang ditetapkan.
"Namun, masih terkendala dengan kemasan yang belum menarik hati pasar," katanya.
Jika rumah kemasan hadir di Sulut, katanya, UMKM akan mampu menampilkan produk yang menarik dan siap bersaing dengan produk serupa dari daerah lain.
Dalam rumah kemasan tersebut, katanya, akan ada semua jenis alat yang bisa mengemas produk apa saja, baik minuman maupun makanan.
Pihaknya berharap rumah kemasan akan secepatnya hadir di Sulut," katanya.
Ia mengatakan dengan adanya rumah kemasan membuat biaya produksi para pelaku UMKM berkurang karena tidak perlu lagi memesan kemasan dari luar daerah.
Rumah kemasan tersebut, katanya, harus dikelola secara profesional sehingga para pelaku UMKM selain membawa produk untuk dikemas, juga bisa melakukan konsultasi seputar permasalahan usaha hingga pemasaran.
IUMK Online
Kadin akan memfasilitasi pula agar izin usaha mikro dan kecil (IUMK) secara online dapat dinikmati oleh semua pelaku usaha di daerah ini.
Telah ditetapkannya Peraturan Presiden No 98/2014 terkait Perizinan untuk usaha mikro dan kecil kemudian Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil.
Ivanry mengatakan peraturan ini sengaja diterbitkan agar bisa menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan IUMK bagi pelaku UKM di Indonesia, karena itu Kadin akan berupaya memfasilitasi agar semakin banyak yang mendapatkannya.
Untuk memudahkan UKM membuat IUMK, katanya, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah membuat surat edaran Nomor 15/M.KUKM/I/2015, yang dikirimkan ke seluruh gubernur, bupati, wali kota agar membantu para pendamping UKM dalam melaksanakan peran pendampingan sehingga pelayanan kepada UKM optimal.
Adapun Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil menurut Permendagri 83 Tahun 2014, katanya, dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat; keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.
Ivanry mengatakan Kadin akan berupaya sehingga UKM di Sulut akan terfasilitasi semuanya. Karena meningkatnya UKM di Sulut, akan berdampak besar pada perekonomian di daerah," katanya.
UKM di Sulut, katanya, ada puluhan ribu dan harus mendapatkan fasilitas baik pemerintah maupun pihak terkait lainnya.
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pemerintah diharapkan menaikkan kuota pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha.
"Kami mengusulkan agar pembiayaan KUR lebih besar lagi bagi pelaku usaha, karena mampu mendorong produksi dan produktivitas," kata Ivanry.
Ia mengatakan pelaku usaha di daerah sangat membutuhkan bantuan dana lewat pembiayaan perbankan.
KUR merupakan program pemerintah yang mampu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," jelasnya.
CEO BNI Manado Hari Satriyono mengatakan pihaknya menargetkan penyaluran KUR sebanyak Rp410 miliar pada tahun 2018.
"Tahun ini kami mendapat target penyaluran KUR di empat provinsi yakni Sulut, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara," katanya.
Hari mengatakan sesuai dengan target kantor pusat dalam mencapai hal tersebut, pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi serta bekerja sama dengan pemerintah.
Strategi tahun ini akan ada di program-program yang berkaitan dengan pemerintah.
Dia menjelaskan BNI akan menyasar usaha mikro dan kecil karena dipandang mampu meningkatkan perekonom dan daerah.
Pihaknya berharap pelaku usaha bisa memanfaatkan KUR BNI, karena bunga yang sangat murah," jelasnya.
Dukungan Infrastruktur, Pariwisata, Perikanan
Wakil Ketua Umum Koordinator Timur Kadin Indonesia Andi Rukman Nurdi mengatakan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan perikanan di Indonesia Timur (Intim).
"Kami melihat potensi sektor perikanan dan pariwisata di Sulut sangat besar, namun belum tergarap dengan baik," kata Andi.
Dia mengatakan sehingga Kadin akan berupaya mendorong sektor tersebut, dan tentunya tidak lepas dari pembangunan infrastruktur pula.
Karena infrastruktur menjadi pendorong utama dalam peningkatan pembangunan sektor lainnya," jelasnya.
Sehingga, katanya, Kadin memilih melakukan Rakor di Kota Manado, Sulut karena melihat sektor perikanan di daerah tersebut sangat besar.
Peningkatan sektor pariwisata di Sulut juga lagi gencar-gencarnya. Kadin akan ikut ambil bagian didalamnya," katanya.
Ketua Kadin Sulut Hangky A Gerungan mengatakan pihaknya mulai melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan sektor pariwisata di Sulut, begitu pula dengan perikanan serta infrastruktur.
Pihaknya mulai memasarkan objek wisata Sulut ke berbagai daerah maupun mamcanegara," katanya.
Dan, katanya, akan memfasilitasi perbaikan beberapa objek wisata di Sulut yang mulai rusak.
Harapan Gubernur Sulut
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey berharap pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam wadah Kadin memanfaatkan pelabuhan sebagai akses membuka jalur perdagangan kawasan Indonesia Timur.
Pelabuhan yang telah dibangun memiliki peran strategis dalam menunjang sektor ekonomi dan industri.
Menurut Gubernur Olly, Sulut yang berada di garda terdepan Republik Indonesia memiliki potensi investasi di sektor pariwisata, infrastruktur dan kelautan yang menjanjikan sehingga cocok untuk dijadikan tempat berinvestasi.
"Saya berharap investor semakin banyak yang masuk ke Sulut," ajaknya.
Bila jalur perdagangan di kawasan timur Indonesia terbuka, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu optimistis pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan semakin meningkat.
Kalau jalur ini dibuka, Pelabuhan Bitung dimanfaatkan, tentu harga barang bisa lebih murah dan semakin bersaing. Pemerintah provinsi pasti mendukungnya," bebernya.
Gubernur berharap Rapat Koordinasi Wilayah Timur Kadin Indonesia yang dilaksanakan belum lama ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis implementatif sebagai modal penting membangun organisasi, daerah dan bangsa Indonesia ke depan.
(T.KR-NCY/B/T007/T007) 16-05-2018 15:27:09