Manado, (Antaranews Sulut) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen mengatakan, masyarakat di provinsi berpenduduk lebih dari 2,4 juta jiwa lebih itu majemuk tetapi mampu membangun kehidupan yang rukun dan damai.
"Kehidupan masyarakat yang berada di 11 kabupaten dan empat kota hingga saat ini berjalan rukun, damai serta harmonis," kata Sekdaprov Silangen di Manado, Selasa.
Saat menerima kunjungan kerja tim Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang dipimpin Deputi Politik dan Strategi Setjen Wantannas Irjen Pol Drs Tjetjep Agus Supriyatna MM MH, dia mengatakan, Sulut memiliki latar belakang puluhan etnis dan subetnis, beragam agama, budaya dan adat istiadat.
Kondusivitas yang mampu terjaga hingga saat ini, kata dia, adalah buah dari tingginya kesadaran masyarakat untuk selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain.
Di dalamnya juga tidak bisa dipisahkan dari sinergitas dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan berkontribusi positif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.
Hal ini dibuktikan dengan capaian positif beberapa indikator sosial seperti Indeks Kebahagiaan Masyarakat sebesar 73,69 atau tertinggi ketiga secara nasional setelah Maluku Utara dan Maluku.
Selanjutnya, oleh Setara Institute dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Manado ditetapkan sebagai kota paling toleran se-Indonesia.
Kepala Badan Lingkungan Hidup era Gubernur Sinyo H Sarundajang itu menambahkan, sinergitas dan kerja keras dari semua komponen pembangunan daerah juga berhasil menunjukkan progres positif pada capaian kinerja makro daerah ini.
Di antaranya, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,32 persen atau lebih baik dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 6,01 persen, tingkat inflasi berada pada level 2,44 persen serta PDRB harga berlaku meningkat menjadi Rp110,16 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp100,54 triliun.
Selanjutnya, pendapatan per kapita meningkat dari Rp40,41 juta di tahun 2016 naik menjadi Rp44,76 juta di tahun 2017, persentase kemiskinan dari 8,2 persen di 2016 ditekan hingga 7,9 persen di tahun 2017.
Nilai tukar petani juga meningkat dari 93,94 di tahun 2016 menjadi 95,16 di tahun 2017 dan gini rasio berada pada level 0,394 serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai angka di atas 100.000 di akhir tahun 2017 atau meningkat kurang lebih 400 persen sejak dibukanya penerbangan langsung dari beberapa kota besar di Tiongkok.
"Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi kita untuk bertukar informasi dan bersinergi terkait banyak hal, terutama menjamin keberlangsungan proses pembangunan daerah yang maju, unggul dan hebat ke depan," katanya.
Deputi Politik dan Strategi Setjen Wantannas Irjen Pol Drs Tjetjep Agus Supriyatna, MM MH mengatakan, kedatangan ke Sulut untuk melihat progres serta perumusan kebijakan pembangunan yang ada di daerah saat ini.
Begitu pula dengan adanya investasi pembangunan yang diyakini mampu menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulut.
"Kunjungan kami ke Sulut adalah upaya melaksanakan misi Presiden dengan mendatangi berbagai daerah di Indonesia, sekaligus mengumpulkan data-data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan nasional di daerah," ujarnya.
(T.K011/B/S023/S023) 10-04-2018 18:53:23
"Kehidupan masyarakat yang berada di 11 kabupaten dan empat kota hingga saat ini berjalan rukun, damai serta harmonis," kata Sekdaprov Silangen di Manado, Selasa.
Saat menerima kunjungan kerja tim Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang dipimpin Deputi Politik dan Strategi Setjen Wantannas Irjen Pol Drs Tjetjep Agus Supriyatna MM MH, dia mengatakan, Sulut memiliki latar belakang puluhan etnis dan subetnis, beragam agama, budaya dan adat istiadat.
Kondusivitas yang mampu terjaga hingga saat ini, kata dia, adalah buah dari tingginya kesadaran masyarakat untuk selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain.
Di dalamnya juga tidak bisa dipisahkan dari sinergitas dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan berkontribusi positif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.
Hal ini dibuktikan dengan capaian positif beberapa indikator sosial seperti Indeks Kebahagiaan Masyarakat sebesar 73,69 atau tertinggi ketiga secara nasional setelah Maluku Utara dan Maluku.
Selanjutnya, oleh Setara Institute dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Manado ditetapkan sebagai kota paling toleran se-Indonesia.
Kepala Badan Lingkungan Hidup era Gubernur Sinyo H Sarundajang itu menambahkan, sinergitas dan kerja keras dari semua komponen pembangunan daerah juga berhasil menunjukkan progres positif pada capaian kinerja makro daerah ini.
Di antaranya, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,32 persen atau lebih baik dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 6,01 persen, tingkat inflasi berada pada level 2,44 persen serta PDRB harga berlaku meningkat menjadi Rp110,16 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp100,54 triliun.
Selanjutnya, pendapatan per kapita meningkat dari Rp40,41 juta di tahun 2016 naik menjadi Rp44,76 juta di tahun 2017, persentase kemiskinan dari 8,2 persen di 2016 ditekan hingga 7,9 persen di tahun 2017.
Nilai tukar petani juga meningkat dari 93,94 di tahun 2016 menjadi 95,16 di tahun 2017 dan gini rasio berada pada level 0,394 serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai angka di atas 100.000 di akhir tahun 2017 atau meningkat kurang lebih 400 persen sejak dibukanya penerbangan langsung dari beberapa kota besar di Tiongkok.
"Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi kita untuk bertukar informasi dan bersinergi terkait banyak hal, terutama menjamin keberlangsungan proses pembangunan daerah yang maju, unggul dan hebat ke depan," katanya.
Deputi Politik dan Strategi Setjen Wantannas Irjen Pol Drs Tjetjep Agus Supriyatna, MM MH mengatakan, kedatangan ke Sulut untuk melihat progres serta perumusan kebijakan pembangunan yang ada di daerah saat ini.
Begitu pula dengan adanya investasi pembangunan yang diyakini mampu menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulut.
"Kunjungan kami ke Sulut adalah upaya melaksanakan misi Presiden dengan mendatangi berbagai daerah di Indonesia, sekaligus mengumpulkan data-data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan nasional di daerah," ujarnya.
(T.K011/B/S023/S023) 10-04-2018 18:53:23