Manado, (Antaranews Sulut) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara Edwin Silangen mengataka mewujudkan kesetaraan gender masih membutuhkan kerja keras dan menuntut sinergitas segenap komponen pembangunan bangsa.
"Banyak pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang keadilan gender itu sendiri, termasuk masih terdapatnya perbedaan antara pengusaha perempuan dan pengusaha laki-laki," kata Sekdaprov Silangen di Manado, Kamis.
Penilaian sosial masyarakat itu berkaitan status perempuan sebagai ibu rumah tangga, serta keterbatasan mobilitas.
Keadilan serta kesetaraan gender, lanjut Silangen merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon positif dalam setiap aspek pembangunan bangsa dan daerah.
"Kesetaraan gender telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan global (Millenium Development Goal`s) di mana, semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan prinsip kesetaraan," katanya.
Di Indonesia, pemerintah telah menyepakati, menetapkan serta menjalankan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi nasional mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Pengarusutamaan gender secara yuridis telah diatur oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011.
Impelementasinya, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberi perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi karena bias gender serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak untuk melakukan tindakan sensitif gender di bidang masing-masing.
"Mari kita membuka wawasan tentang kesetaraan gender untuk membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah dan swasta," ajaknya.
Percepatan kesetaraan dan keadilan gender, serta peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan adalah salah satu instrumen mewujudkan sebagai masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
(T.K011/B/G004/G004) 22-03-2018 08:53:51
"Banyak pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang keadilan gender itu sendiri, termasuk masih terdapatnya perbedaan antara pengusaha perempuan dan pengusaha laki-laki," kata Sekdaprov Silangen di Manado, Kamis.
Penilaian sosial masyarakat itu berkaitan status perempuan sebagai ibu rumah tangga, serta keterbatasan mobilitas.
Keadilan serta kesetaraan gender, lanjut Silangen merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon positif dalam setiap aspek pembangunan bangsa dan daerah.
"Kesetaraan gender telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan global (Millenium Development Goal`s) di mana, semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan prinsip kesetaraan," katanya.
Di Indonesia, pemerintah telah menyepakati, menetapkan serta menjalankan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi nasional mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Pengarusutamaan gender secara yuridis telah diatur oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011.
Impelementasinya, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberi perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi karena bias gender serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak untuk melakukan tindakan sensitif gender di bidang masing-masing.
"Mari kita membuka wawasan tentang kesetaraan gender untuk membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah dan swasta," ajaknya.
Percepatan kesetaraan dan keadilan gender, serta peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan adalah salah satu instrumen mewujudkan sebagai masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
(T.K011/B/G004/G004) 22-03-2018 08:53:51