Sangihe, (Antaranews Sulut) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, mengusulkan penerimaan 880 calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada pemerintah pusat.
"Kami sudah menyampaikan usulan penerimaan pegawai negeri sipil sebanyak 880 orang kepada Kemenpan-RB," kata Sekertaris BKDD Sangihe Alminus Takalawangen di Tahuna, Senin.
Menurut dia, usulan penerimaan CPNS didominasi oleh bidang kesehatan dan pendidikan.
"Kabupaten Sangihe masih kekurangan tenaga kesehatan dan pendidikan sehingga kami usulkan penambahan kepada pemerintah pusat," kata dia.
Tenaga kesehatan dan pendidikan, kata dia, akan ditempatkan di wilayah kepulauan seperti Marore dan wilayah kepulauan yang ada di sekitarnya.
Diakuinya sampai saat ini pemerintah belum mencabut larangan penerimaan pegawai negeri, namun karena kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya wilayah perbatasan dan kepulauan membuat Pemerintah Kabupaten Sangihe harus mengusulkan penambahan pegawai negeri sipil.
"Demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ada wilayah perbatasan dan kepulauan, kami harus mengusulkan penambahan pegawai," kata dia.
Menurut dia, belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2018 belum mencapai 50 persen.
"Belanja pegawai dalam APBD tahun 2018 belum mencapai 50 persen sehingga dimungkinkan untuk mengusulkan penambahan pegawai," kata dia.
Usulan tersebut sampai saat ini belum dijawab oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemenpan RB, tapi kami yakin usulan ini pasti disetujui demi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sangihe yang wilayah terdepan dan terpencil serta terluar," kata dia.
(T.KR-JRL/B/A039/A039) 19-03-2018 06:41:28
"Kami sudah menyampaikan usulan penerimaan pegawai negeri sipil sebanyak 880 orang kepada Kemenpan-RB," kata Sekertaris BKDD Sangihe Alminus Takalawangen di Tahuna, Senin.
Menurut dia, usulan penerimaan CPNS didominasi oleh bidang kesehatan dan pendidikan.
"Kabupaten Sangihe masih kekurangan tenaga kesehatan dan pendidikan sehingga kami usulkan penambahan kepada pemerintah pusat," kata dia.
Tenaga kesehatan dan pendidikan, kata dia, akan ditempatkan di wilayah kepulauan seperti Marore dan wilayah kepulauan yang ada di sekitarnya.
Diakuinya sampai saat ini pemerintah belum mencabut larangan penerimaan pegawai negeri, namun karena kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya wilayah perbatasan dan kepulauan membuat Pemerintah Kabupaten Sangihe harus mengusulkan penambahan pegawai negeri sipil.
"Demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ada wilayah perbatasan dan kepulauan, kami harus mengusulkan penambahan pegawai," kata dia.
Menurut dia, belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2018 belum mencapai 50 persen.
"Belanja pegawai dalam APBD tahun 2018 belum mencapai 50 persen sehingga dimungkinkan untuk mengusulkan penambahan pegawai," kata dia.
Usulan tersebut sampai saat ini belum dijawab oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemenpan RB, tapi kami yakin usulan ini pasti disetujui demi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sangihe yang wilayah terdepan dan terpencil serta terluar," kata dia.
(T.KR-JRL/B/A039/A039) 19-03-2018 06:41:28