Manado, 14/2 (Antara) - Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk Pilkada 2018 berintegritas, di Manado, Rabu.
Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengatakan di antara hambatan kualitas pilkada adalah politik uang dan politisasi SARA.
"Politik uang menjadi musuh kita bersama, karena praktik ini akan menciptakan potensi korupsi dalam menjalankan pemerintahan daerah ketika terpilih nanti," katanya.
Ia menambahkan, politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan hidup rukun dan damai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Politik uang merupakan kerawanan yang banyak terjadi di banyak daerah termasuk Pilkada Serentak 2015 dan 2017 serta dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu.
Praktik bagi-bagi uang dan barang seperti sembako, juga pembangunan sarana publik, merupakan contoh kasus marak pelanggaran pemilu terkait politik uang.
Menghadapi tantangan itu, Bawaslu dan jajaran mengajak semua komponen bangsa khususnya para pemangku kepentingan kepemiluan di Sulut, terutama di kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, untuk sama-sama mewujudkan pilkada yang bersih, berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.
"Mengajak kita semua untuk melakukan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang berintegtitas," katanya lagi.
Pada acara tersebut dilakukan pembacaan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan pimpinan Bawaslu Sulut, Ketua KPU Sulut Yessy Momongan, Asisten I Pemerintah Provinsi Sulut Edyson Humiang, dan pimpinan partai politik di daerah ini.***2***
Budisantoso Budiman
(T.J009/B/B014/B014) 14-02-2018 22:35:39