Manado, (AntaraSulut) - Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) George Manurung mengatakan pembangunan tol Manado-Bitung meningkatkan percepatan pengembangan wilayah Sulawesi Utara (Sulut) ke depan.
"Bentangan tol sepanjang 39,9 kilometer ini dimulai dari Kota Manado, melintasi Kabupaten Minahasa dan berakhir di Kota Bitung," sebut Manurung di Manado.
"Bentangan tol sepanjang 39,9 kilometer ini dimulai dari Kota Manado, melintasi Kabupaten Minahasa dan berakhir di Kota Bitung," sebut Manurung di Manado.
Bila akses tol ini terbuka dan difungsikan maka akan mempercepat pengembangan kawasan, apalagi ruas jalan ini akan terhubung dengan kawasan pengembangan ekonomi Kota Bitung.
Pembangunan ruas jalan tol ini, kata Manurung, bukan tanpa kendala, karena hingga kini di segmen II sepanjang 25 kilometer masih ada beberapa lokasi yang belum dibebaskan.
"Delapan lokasi yang masih bermasalah kita akan gunakan proses konsinyasi untuk mempercepat pembangunan struktur," katanya.
Dia menjelaskan, pembebasan lahan di segmen II sudah mencapai angka 45 persen dan terus diupayakan hingga akhir tahun mencapai 90 persen.
"Kita terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional maupun PPK lahan dalam menyelesaikan administrasi pembayaran ganti rugi," ujarnya.
Dia pun mengharapkan, di bulan Desember ini akan menjadi momentum tepat menyelesaikan masalah pembebasan lahan itu.
"Kita akan maksimalkan pembayaran ganti rugi di bulan Desember ini untuk menyelesaikan proses administrasinya," katanya.
Negosiasi harga ganti rugi, lanjut dia, tidak ada persoalan dan bila proses administrasinya sudah selesai akan ditindaklanjuti dengan pembayaran.
"Prinsipnya manakala lahan sudah dibebaskan kita langsung masuk untuk pengerjaan. Targetnya pada tahun 2018 bisa dimaksimalkan," katanya menambahkan. ***3***
(T.K011/B/B012/B012) 13-12-2017 11:52:21
Pembangunan ruas jalan tol ini, kata Manurung, bukan tanpa kendala, karena hingga kini di segmen II sepanjang 25 kilometer masih ada beberapa lokasi yang belum dibebaskan.
"Delapan lokasi yang masih bermasalah kita akan gunakan proses konsinyasi untuk mempercepat pembangunan struktur," katanya.
Dia menjelaskan, pembebasan lahan di segmen II sudah mencapai angka 45 persen dan terus diupayakan hingga akhir tahun mencapai 90 persen.
"Kita terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional maupun PPK lahan dalam menyelesaikan administrasi pembayaran ganti rugi," ujarnya.
Dia pun mengharapkan, di bulan Desember ini akan menjadi momentum tepat menyelesaikan masalah pembebasan lahan itu.
"Kita akan maksimalkan pembayaran ganti rugi di bulan Desember ini untuk menyelesaikan proses administrasinya," katanya.
Negosiasi harga ganti rugi, lanjut dia, tidak ada persoalan dan bila proses administrasinya sudah selesai akan ditindaklanjuti dengan pembayaran.
"Prinsipnya manakala lahan sudah dibebaskan kita langsung masuk untuk pengerjaan. Targetnya pada tahun 2018 bisa dimaksimalkan," katanya menambahkan. ***3***
(T.K011/B/B012/B012) 13-12-2017 11:52:21