Jakarta, (AntaraSulut) - Bank Indonesia (BI) menargetkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sampai pelosok desa di Indonesia.
"Sehingga, saat ini banyak program pemerintah yang dilakukan dengab nontunai sampai ke pelosok desa," kata Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi Keuangan Inklusif dan Perizinan BI Pungky P Wibowo di Pelatihan Wartawan Daerah 2017 di Jakarta, Senin.
Pungky mengatakan seperti contoh program keluarga harapan (PKH) yang saat ini disalurkan melalui GNNT.
Ia menjelaskan sinergi dengan pemerintah telah dilakukan di berbagai sektor, utamanya pada sektor dengan jumlah pengguna yang masif misalnya sektor transportasi dan bantuan sosial, untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses.
"Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yaitu 75 persen banked people di 2019," jelasnya.
BI terus mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke non tunai melalui empat strategi elektronifikasi yang disinergikan dengan program-program pemerintah, seperti bantuan dana desa Interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran elektronik terintegrasi antar moda.
Bantuan operasional sekolah, moda transportasi LKD dan remitansi pada kantong TKI, Cash management system, tranparansi pemanfaatan dana desa, tranparansi penggunaan dana bantuan operasional sekolah, fasilitasi model bisnis dan inovasi optimalisasi sumberdaya lokal, edukasi dan monitoring regulasi yang mendukung.
Penyediaan layanan keuangan bagi TKI sebagai bagian dari program Desa Migran Produktif.
Interoperabilitas dan interkoneksi melalui kartu kombo dan pemberdayaan keagenan Bantuan Sosial.
Jalan Tol Interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran elektronik terintegrasi.
"Penggunaan transaksi non tunai diyakini akan memberikan manfaat efisiensi bagi masyarakat," jelasnya.
Pelatihan Wartawan Daerah 2017 diikuti 580 media massa di seluruh Indonesia.
"Sehingga, saat ini banyak program pemerintah yang dilakukan dengab nontunai sampai ke pelosok desa," kata Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi Keuangan Inklusif dan Perizinan BI Pungky P Wibowo di Pelatihan Wartawan Daerah 2017 di Jakarta, Senin.
Pungky mengatakan seperti contoh program keluarga harapan (PKH) yang saat ini disalurkan melalui GNNT.
Ia menjelaskan sinergi dengan pemerintah telah dilakukan di berbagai sektor, utamanya pada sektor dengan jumlah pengguna yang masif misalnya sektor transportasi dan bantuan sosial, untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses.
"Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yaitu 75 persen banked people di 2019," jelasnya.
BI terus mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke non tunai melalui empat strategi elektronifikasi yang disinergikan dengan program-program pemerintah, seperti bantuan dana desa Interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran elektronik terintegrasi antar moda.
Bantuan operasional sekolah, moda transportasi LKD dan remitansi pada kantong TKI, Cash management system, tranparansi pemanfaatan dana desa, tranparansi penggunaan dana bantuan operasional sekolah, fasilitasi model bisnis dan inovasi optimalisasi sumberdaya lokal, edukasi dan monitoring regulasi yang mendukung.
Penyediaan layanan keuangan bagi TKI sebagai bagian dari program Desa Migran Produktif.
Interoperabilitas dan interkoneksi melalui kartu kombo dan pemberdayaan keagenan Bantuan Sosial.
Jalan Tol Interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran elektronik terintegrasi.
"Penggunaan transaksi non tunai diyakini akan memberikan manfaat efisiensi bagi masyarakat," jelasnya.
Pelatihan Wartawan Daerah 2017 diikuti 580 media massa di seluruh Indonesia.