Manado, 9/10 (Antara) - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey telah menerbitkan 10 regulasi dalam meningkatkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) di daerah setempat.
"Keseriusan Gubernur Sulut dalam meningkatkan kepesertaan BPJS-TK cukup tinggi," kata Kepala BPJS-TK Cabang Sulut Asri Basir di Manado, Senin.
Asri mengatakan keseriusan pemerintah daerah ini, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya.
"Regulasi yang diterbitkan oleh gubernur sebanyak 10 buah, merupakan pertama kali di Indonesia," katanya.
Dia menjelaskan regulasi ini akan mendorong jumlah kepesertaan baik tenaga kerja penerima upah maupun bukan penerima upah bisa meningkat.
"Hal ini juga selain melindungan pekerja atas kecelakaan kerja dan kematian, diharapkan Sulut mampu meraih penghargaan Paritrana dari Presiden RI Joko Widodo," jelasnya.
Sebanyak 10 peraturan tersebut, katanya, yang pertama Peraturan Gubernur Sulut No 43 Thn 2017 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melaui badan penyelenggara Jaminan sosialKetenagakerjaan.
Kedua, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No 381 tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Kepesertaan BPus Ketenagakerjaan Provinsi Sulut.
Ketiga, Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Provinsi Sulawesi Utara tentang pengenaan sanksi Administrasi Tidak Mendapatkan Layanan Publik Tertentu Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No: PER /46W 092017 No 400/2619. 1/Sekr DTKT.
Keempat, Surat Edaran No 560/2568-1/Sekr DTKT tentang kepesertaan Dosen dan Guru dan pegawai dilembaga Pendidikan se ProvinsiSulawesi Utara dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Kelima, Surat Edaran No 560/2569.1 sekr DTKT tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
Keenam, Surat Edaran No:560/2567.1/Seker.DTKT tentang Kepesertaaan Aparatur Desa se Provinsi Sulawesi Utara dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
Ketujuh, Surat Edaran No:560/2565.1/Seker-DTKT tentang PerlindunganTenaga Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Antar Waktu Tertentu Yang Bekerja Pada Sektor Jada Konstruksi.
Kedelapan, Surat Edaran No 560/257o.1/Sekr DTKT tentang Kepesertaaan Tenaga Ahli Konsultan Individual di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Provinsi Sulawesi Utara dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Kesembilan, Surat Edaran No 560/2566.1/Sekr DTKT tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakekrjaan diProvinsi Sulawesi Utara.
Dan, ke-10 yakni Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No 380 Tahun 2017 tentang Pembentukan panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Sulut.***4***
(T.KR-NCY/B/M019/M019) 09-10-2017 16:11:10
"Keseriusan Gubernur Sulut dalam meningkatkan kepesertaan BPJS-TK cukup tinggi," kata Kepala BPJS-TK Cabang Sulut Asri Basir di Manado, Senin.
Asri mengatakan keseriusan pemerintah daerah ini, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya.
"Regulasi yang diterbitkan oleh gubernur sebanyak 10 buah, merupakan pertama kali di Indonesia," katanya.
Dia menjelaskan regulasi ini akan mendorong jumlah kepesertaan baik tenaga kerja penerima upah maupun bukan penerima upah bisa meningkat.
"Hal ini juga selain melindungan pekerja atas kecelakaan kerja dan kematian, diharapkan Sulut mampu meraih penghargaan Paritrana dari Presiden RI Joko Widodo," jelasnya.
Sebanyak 10 peraturan tersebut, katanya, yang pertama Peraturan Gubernur Sulut No 43 Thn 2017 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melaui badan penyelenggara Jaminan sosialKetenagakerjaan.
Kedua, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No 381 tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Kepesertaan BPus Ketenagakerjaan Provinsi Sulut.
Ketiga, Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Provinsi Sulawesi Utara tentang pengenaan sanksi Administrasi Tidak Mendapatkan Layanan Publik Tertentu Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No: PER /46W 092017 No 400/2619. 1/Sekr DTKT.
Keempat, Surat Edaran No 560/2568-1/Sekr DTKT tentang kepesertaan Dosen dan Guru dan pegawai dilembaga Pendidikan se ProvinsiSulawesi Utara dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Kelima, Surat Edaran No 560/2569.1 sekr DTKT tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
Keenam, Surat Edaran No:560/2567.1/Seker.DTKT tentang Kepesertaaan Aparatur Desa se Provinsi Sulawesi Utara dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
Ketujuh, Surat Edaran No:560/2565.1/Seker-DTKT tentang PerlindunganTenaga Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Antar Waktu Tertentu Yang Bekerja Pada Sektor Jada Konstruksi.
Kedelapan, Surat Edaran No 560/257o.1/Sekr DTKT tentang Kepesertaaan Tenaga Ahli Konsultan Individual di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Provinsi Sulawesi Utara dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Kesembilan, Surat Edaran No 560/2566.1/Sekr DTKT tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakekrjaan diProvinsi Sulawesi Utara.
Dan, ke-10 yakni Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No 380 Tahun 2017 tentang Pembentukan panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Sulut.***4***
(T.KR-NCY/B/M019/M019) 09-10-2017 16:11:10