Jakarta (AntaraSulut) - Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow mengikuti rapat koordinasi (Rakor) nasional data terpadu 2017 yang digelar oleh Kementerian Sosial RI, bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (11/9).
Kegiatan dibuka Menteri Sosial RI Hj Khofifah Indar Parawansa. Sementara Bupati Sajow didampingi Kadis Sosial Minahasa Royke Kaloh dan Sekdis Sosial Denny Tualangi.
Dalam arahannya, Mensos Khofifah mengingatkan mengenai pentingnya dinas sosial di daerah. Dinsos menjadi garda depan dalam pemberian bantuan.
"Saya ingin menyampaikan kepada yang terhormat bapak bupati dan wali kota, tugas Dinas Sosial dapat menjadi sangat signifikan dan bahkan mungkin menjadi frontliner atas kesuksesan dari daerah yang bapak ibu pimpin," ujar Khofifah.
Karena dasar tersebut di atas, kata Khofifah, Kemensos meminta kepala daerah untuk mendukung penuh program pendataan dan pemberian bantuan. Sebagaimana diketahui, Dinas Sosial berada di bawah kepala daerah.
"Oleh karena itu mohon kami dari Kementerian Sosial bisa disupport jadi seluruh otoritas bapak ibu bupati dan wali kota yang memang pada undang-undang no 13 tahun 2011. Sebelumnya validasi data itu bottom up process," sampainya.
"Kami juga menyampaikan ke pak Mendagri tentang undang-undang nomor 13 tahun 2011 ini sering-sering dikomunikasikan. Karena penanganan APBD ini masuk dalam program prioritas nasional," katanya.
Untuk kepala daerah yang menggabungkan Dinas Sosial dengan fungsi lain, Khofifah juga mengingatkan mengenai tantangan yang dihadapi.
"Ketika tahun depan penerima PKH (Program Keluarga Harapan) akan menjadi 10 juta, bantuan pangan juga 10 juta. Ada proses pengintegrasian bansos dan bantuan pangan, PKH menjadi satu kartu. Masih ada 5,5 juta penerima Rastra yang tidak menerima PKH," jelasnya.
Menurut Kadis Sosial Royke Kaloh kegiatan Rakor yang akan berlangsung hingga Selasa 12 September 2017 ini, meliputi penyajian materi-materi dari para pejabat terkait.
Kegiatan turut dihadiri Sekjen Kemensos Harry Soeratin, para Dirjen dan Direktur Kemensos dan diikuti oleh para bupati, wali kota dan Kepala Dinas Sosial se-Indonesia.
Kegiatan dibuka Menteri Sosial RI Hj Khofifah Indar Parawansa. Sementara Bupati Sajow didampingi Kadis Sosial Minahasa Royke Kaloh dan Sekdis Sosial Denny Tualangi.
Dalam arahannya, Mensos Khofifah mengingatkan mengenai pentingnya dinas sosial di daerah. Dinsos menjadi garda depan dalam pemberian bantuan.
"Saya ingin menyampaikan kepada yang terhormat bapak bupati dan wali kota, tugas Dinas Sosial dapat menjadi sangat signifikan dan bahkan mungkin menjadi frontliner atas kesuksesan dari daerah yang bapak ibu pimpin," ujar Khofifah.
Karena dasar tersebut di atas, kata Khofifah, Kemensos meminta kepala daerah untuk mendukung penuh program pendataan dan pemberian bantuan. Sebagaimana diketahui, Dinas Sosial berada di bawah kepala daerah.
"Oleh karena itu mohon kami dari Kementerian Sosial bisa disupport jadi seluruh otoritas bapak ibu bupati dan wali kota yang memang pada undang-undang no 13 tahun 2011. Sebelumnya validasi data itu bottom up process," sampainya.
"Kami juga menyampaikan ke pak Mendagri tentang undang-undang nomor 13 tahun 2011 ini sering-sering dikomunikasikan. Karena penanganan APBD ini masuk dalam program prioritas nasional," katanya.
Untuk kepala daerah yang menggabungkan Dinas Sosial dengan fungsi lain, Khofifah juga mengingatkan mengenai tantangan yang dihadapi.
"Ketika tahun depan penerima PKH (Program Keluarga Harapan) akan menjadi 10 juta, bantuan pangan juga 10 juta. Ada proses pengintegrasian bansos dan bantuan pangan, PKH menjadi satu kartu. Masih ada 5,5 juta penerima Rastra yang tidak menerima PKH," jelasnya.
Menurut Kadis Sosial Royke Kaloh kegiatan Rakor yang akan berlangsung hingga Selasa 12 September 2017 ini, meliputi penyajian materi-materi dari para pejabat terkait.
Kegiatan turut dihadiri Sekjen Kemensos Harry Soeratin, para Dirjen dan Direktur Kemensos dan diikuti oleh para bupati, wali kota dan Kepala Dinas Sosial se-Indonesia.