Tomohon, (AntaraSulut) - Pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) optimistis "Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan" (SIRUP) memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa.
"Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP telah mengembangkan sistem ini. Ini tidak hanya memudahkan pemerintah daerah tetapi juga kementerian dan lembaga serta intitusi dalam pengadaan barang dan jasa," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Truusje Kaunang di Tomohon, Jumat.
Asisten menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diselenggarakan dengan baik dan memenuhi beberapa prinsip dasar yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
Sebab menurut dia, pengadaan barang dan jasa yang berkualitas akan menentukan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tomohon.
"Mewujudkan harapan tersebut dibutuhkan aparatur penyelenggara pemerintahan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk di dalamnya penguasaan sistem yang dikembangkan LKPP itu (SiRUP)," katanya.
Dia berharap melalui peningkatan kapasitas yang terus-menerus dilakukan pemerintah daerah, aparatur penyelenggara memperoleh peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan dalam mmengumumkan rencana umum pengadaan. secara nyata mampu menyelenggarakan tugas-tugas dengan optimal", tutupnya.
Kabag Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Tomohon Ivonne Palit ST menambahkan, dalam pengadaan barang dan jasa memerlukan kesamaan pemahaman terhadap prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Hal ini penting dalam mewujudkan terlaksananya pengadaan barang/jasa yang lebih optimal melalui perencanaan pengadaan yang lebih baik, serta memberikan acuan bagi aparatur menyusun rencana umum pengadaan dalam APBD perubahan tahun 2017, katanya.***2***
"Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP telah mengembangkan sistem ini. Ini tidak hanya memudahkan pemerintah daerah tetapi juga kementerian dan lembaga serta intitusi dalam pengadaan barang dan jasa," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Truusje Kaunang di Tomohon, Jumat.
Asisten menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diselenggarakan dengan baik dan memenuhi beberapa prinsip dasar yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
Sebab menurut dia, pengadaan barang dan jasa yang berkualitas akan menentukan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tomohon.
"Mewujudkan harapan tersebut dibutuhkan aparatur penyelenggara pemerintahan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk di dalamnya penguasaan sistem yang dikembangkan LKPP itu (SiRUP)," katanya.
Dia berharap melalui peningkatan kapasitas yang terus-menerus dilakukan pemerintah daerah, aparatur penyelenggara memperoleh peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan dalam mmengumumkan rencana umum pengadaan. secara nyata mampu menyelenggarakan tugas-tugas dengan optimal", tutupnya.
Kabag Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Tomohon Ivonne Palit ST menambahkan, dalam pengadaan barang dan jasa memerlukan kesamaan pemahaman terhadap prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Hal ini penting dalam mewujudkan terlaksananya pengadaan barang/jasa yang lebih optimal melalui perencanaan pengadaan yang lebih baik, serta memberikan acuan bagi aparatur menyusun rencana umum pengadaan dalam APBD perubahan tahun 2017, katanya.***2***