Manado, (AntaraSulut) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengharapkan jajaran dinas pendidikan nasional (Diknas) meningkatkan kualitas tenaga pendidik di daerah ini.
"Disayangkan apabila kualitas sumber daya manusia pendidikan di provinsi ini masih kalah dengan daerah lain," kata Wagub Steven para rapat koordinasi pengelolaan pendidikan menengah, kepala satuan SMA, SMK, SMLB di Manado, Kamis.
Wagub mengharapkan, dinas diknas harus melakukan penetrasi dan akselerasi dalam peningkatan SDM tenaga pendidik agar dunia pendidikan lebih maju dan dan bersaing dengan daerah lain.
"Sertifikasi guru belum dapat memacu peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu dinas diknas harus terus bekerja optimal mencari solusi yang tepat, karena pendidikan juga merupakan fokus pendidikan pemerintah provinsi," ujarnya.
Ketua DPRD Sulut periode 2014-2015 itu juga mengingatkan sekolah harus bebas dari pungutan liar serta memacu diri menjaga integritas.
"Jangan ada pungutan liar di dunia pendidikan Sulut, jika ditemukan akan ditindak tegas. Penting diperhatikan pendidik adalah menjaga agar anak didik tidak sampai putus sekolah," katanya.
Pada awal tahun 2017 mendatang, diperkirakan sebanyak 6.000 guru dan kepala sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atas kabupaten dan kota akan naik status menjadi pegawai negeri sipil provinsi.
Pemerintah daerah sementara mempersiapkan pengalihan status guru dan kepala sekolah SMA ini termasuk penganggaran dalam APBD.***4***
(T.K011/B/G004/G004) 20-10-2016 22:12:23
"Disayangkan apabila kualitas sumber daya manusia pendidikan di provinsi ini masih kalah dengan daerah lain," kata Wagub Steven para rapat koordinasi pengelolaan pendidikan menengah, kepala satuan SMA, SMK, SMLB di Manado, Kamis.
Wagub mengharapkan, dinas diknas harus melakukan penetrasi dan akselerasi dalam peningkatan SDM tenaga pendidik agar dunia pendidikan lebih maju dan dan bersaing dengan daerah lain.
"Sertifikasi guru belum dapat memacu peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu dinas diknas harus terus bekerja optimal mencari solusi yang tepat, karena pendidikan juga merupakan fokus pendidikan pemerintah provinsi," ujarnya.
Ketua DPRD Sulut periode 2014-2015 itu juga mengingatkan sekolah harus bebas dari pungutan liar serta memacu diri menjaga integritas.
"Jangan ada pungutan liar di dunia pendidikan Sulut, jika ditemukan akan ditindak tegas. Penting diperhatikan pendidik adalah menjaga agar anak didik tidak sampai putus sekolah," katanya.
Pada awal tahun 2017 mendatang, diperkirakan sebanyak 6.000 guru dan kepala sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah atas kabupaten dan kota akan naik status menjadi pegawai negeri sipil provinsi.
Pemerintah daerah sementara mempersiapkan pengalihan status guru dan kepala sekolah SMA ini termasuk penganggaran dalam APBD.***4***
(T.K011/B/G004/G004) 20-10-2016 22:12:23