Manado, 23/8 (Antara) - Pembentukan Badan Otorita Taman Nasional Bunaken di Kota Manado, Sulawesi Utara, diharapkan menjadi solusi tumpang tindih atas pengelolaan kawasan itu, kata Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.
"Akibat tumpang tindih pengelolaan yang terjadi selama ini pihak-pihak yang berkepentingan mengelola kawasan ini enggan mengalokasikan dana, dan masyarakat menjadi korban," katanya di Manado, Selasa.
Ia mengharapkan dengan terbentuk badan otorita, pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Bunaken dapat lebih terarah dan berkelanjutan.
"Manakala pengelolaan Taman Nasional Bunaken ini tumbuh lebih baik maka akan memberikan dampak pada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Salah satu destinasi wisata di Sulut itu dikelola Balai Taman Nasional Bunaken di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pemerintah Provinsi Sulut sempat mengkritisi upaya pelestarian kawasan yang dikelola BTNB, alasannya instansi tersebut memungut retribusi namun belum optimal membersihkan Bunaken dari sampah.
Kemarahan Pemprov Sulut memuncak manakala beberapa kapal pariwisata yang mengangkut wisatawan mancanegara tidak diizinkan masuk ke kawasan Taman Nasional Bunaken.
Pemerintah daerah menilai upaya menggerakkan sektor pariwisata di provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu kurang didukung dengan kebijakan BTNB.
"Mudah-mudahan setelah ada Badan Otorita Bunaken, pengelolaan wisata di kawasan ini semakin profesional dan mampu mewujudkan harapan Sulut menjadi Bali kedua di Indonesia," ujarnya. ***1***
(T.K011/B/M029/M029) 23-08-2016 09:26:06
"Akibat tumpang tindih pengelolaan yang terjadi selama ini pihak-pihak yang berkepentingan mengelola kawasan ini enggan mengalokasikan dana, dan masyarakat menjadi korban," katanya di Manado, Selasa.
Ia mengharapkan dengan terbentuk badan otorita, pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Bunaken dapat lebih terarah dan berkelanjutan.
"Manakala pengelolaan Taman Nasional Bunaken ini tumbuh lebih baik maka akan memberikan dampak pada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Salah satu destinasi wisata di Sulut itu dikelola Balai Taman Nasional Bunaken di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pemerintah Provinsi Sulut sempat mengkritisi upaya pelestarian kawasan yang dikelola BTNB, alasannya instansi tersebut memungut retribusi namun belum optimal membersihkan Bunaken dari sampah.
Kemarahan Pemprov Sulut memuncak manakala beberapa kapal pariwisata yang mengangkut wisatawan mancanegara tidak diizinkan masuk ke kawasan Taman Nasional Bunaken.
Pemerintah daerah menilai upaya menggerakkan sektor pariwisata di provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu kurang didukung dengan kebijakan BTNB.
"Mudah-mudahan setelah ada Badan Otorita Bunaken, pengelolaan wisata di kawasan ini semakin profesional dan mampu mewujudkan harapan Sulut menjadi Bali kedua di Indonesia," ujarnya. ***1***
(T.K011/B/M029/M029) 23-08-2016 09:26:06