Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah melalui PT PLN (Persero) menyiapkan peningkatan daya listrik di sekolah-sekolah penerima panel interaktif digital agar program digitalisasi pembelajaran berjalan optimal.
Kebutuhan tambahan daya teridentifikasi setelah pemerintah meninjau kesiapan beban listrik sekolah penerima panel interaktif digital, katanya, menjelaskan.
“Dari rapat koordinasi kemarin terlihat sekitar 70 persen sekolah ternyata perlu tambahan daya,” katanya dalam acara Electricity Connect 2025 di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan bahwa program digitalisasi pembelajaran menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dan, menurut Qodari, dirinya langsung berkoordinasi dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk meningkatkan daya listrik sekolah penerima program.
"Saya langsung telepon Pak Darmo (Darmawan Prasodjo), dan beliau (menjawab) bilang ‘tambah daya’," ujar dia.
Tahun 2025, menurut dia, pemerintah mulai mendistribusikan 288.000 panel interaktif digital ke sekolah negeri dan mendorong renovasi sekitar 70.000 sekolah untuk menekan kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan daerah terpencil.
Ia mengatakan pemerintah memastikan kecukupan pasokan listrik yang merupakan syarat utama pemanfaatan perangkat digital tersebut. Tanpa peningkatan daya, sekolah penerima panel tidak dapat mengoperasikan perangkat secara penuh, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses listrik.
Lebih lanjut, ia mengatakan program itu sejalan dengan mandat Presiden untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki akses pendidikan berkualitas, termasuk di daerah yang harus ditempuh melalui sungai, pegunungan, atau pulau terpencil.
Qodari kemudian juga menyebut pemerataan listrik juga bagian dari agenda kemandirian energi nasional. Dirinya menilai listrik yang andal dan terjangkau menjadi simpul penting pemerataan ekonomi, pembangunan daerah, dan percepatan transformasi digital.
“Tidak ada cerita pertumbuhan ekonomi delapan persen tanpa kelistrikan yang optimal,” ujar dia.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengatakan rasio elektrifikasi yang dilayani PLN saat ini mencapai 98,54 persen, namun masih terdapat lebih dari 10.000 lokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum menikmati layanan penuh.
Ia mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian elektrifikasi di wilayah tersebut dalam lima tahun ke depan, termasuk pemasangan listrik gratis untuk rumah tangga tidak mampu dan percepatan pembangunan PLTS komunal di 80.000 desa.
Jisman menyebut penguatan sistem kelistrikan menjadi bagian penting dari percepatan pemerataan pembangunan, termasuk memastikan ekosistem pendidikan memiliki pasokan listrik cukup untuk mendukung kebijakan digitalisasi sekolah.