Manado (ANTARA) - Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto menyebutkan sekitar 3.000 desa belum terlayani sinyal telekomunikasi.
"Ada PR memang, sekitar 3.000 desa belum ada sinyalnya dan hampir 2.220 sekian desa yang ada permukiman tapi kurang komersial. Ini yang akan kami kejar," kata Dirjen Wayan usai acara Forum Akselerasi Infrastruktur Digital di Manado, Kamis.
Dirjen menyebutkan, Kementerian Komdigi adalah regulator, dan dengan regulasi yang ada akan mencoba mencari solusi dengan berbagai teknologi untuk mengatasi hal itu.
"Dari sisi kontur geografi, ada di kepulauan, ada di perkotaan. Kami akan mencari solusi yang efisien," katanya menambahkan.
Tak hanya itu, Wayan mengatakan Kementerian Komdigi juga akan mengeluarkan kebijakan yang namanya infrastruktur sharing dan netral, dengan membuka pemain-pemain baru yang akan menginvestasikan layanannya untuk memenuhi wilayah yang belum terlayani telekomunikasi.
"Tentu semua investasi akan dilakukan oleh operator sesuai undang-undang. Kami sebagai regulator dengan daya yang kami miliki yaitu frekwensi, kami akan rilis dan mudah-mudahan untuk mempercepat penetrasi internet ke seluruh Indonesia," sebut Dirjen.
Wayan menambahkan, dalam penyelenggaraan telekomunikasi disadari membutuhkan investasi sangat besar, penyelenggara komunikasi yang hampir umur 87 tahun saja, itu belum bisa memenuhi komitmen sampai seluruh Indonesia untuk konektivitas.
"Hari ini dari sisi cakupan sudah tercapai 98 persen untuk daerah berpenghuni atau berpermukiman, sementara untuk fiber optik sudah mencapai 90 persen, sampai akhir 2029 akan tercapai juga ke daerah permukiman," katanya menambahkan.