Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membangun kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi.
"Kami membangun sinergitas dengan BPKP, salah satunya adalah melakukan pencegahan," kata Gubernur Sulut Yulius Selvanus di Manado, Rabu.
Menurut dia, tugas BPKP adalah melakukan penilaian, sehingga pada saat memberikan penilaian, pemerintah provinsi betul-betul ingin agar ada langkah pencegahan terlebih dulu.
"Tentu ada langkah pencegahan, jangan penindakan lebih dulu. Nah, BPKP siap melakukan kolaborasi, memberikan arahan, berdiskusi, salah satunya untuk pencegahan," kata Gubernur Yulius.
Langkah penindakan bisa dilakukan apabila upaya pencegahan tidak memberikan efek, katanya.
"Dalam pencegahan kalau tidak bisa dilakukan, ya penindakan. Kami berharap penindakan tidak terjadi, dan pencegahan yang dilakukan," ujarnya.
Ke depan menurut Gubernur, akan semakin banyak tantangan sehingga BPKP bersama pemerintah akan berjalan bersama memikirkan upaya memajukan Sulawesi Utara.
"Saya yakin kami akan bekerja bersama membawa Sulut lebih maju lagi," ujarnya.
Kepala BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan mengatakan, institusi itu memiliki komitmen membantu pemerintah daerah melakukan tindakan pencegahan.
"Kami juga siap bersama pemerintah provinsi dari sisi pencegahan sekaligus juga mencapai tujuan pemerintah daerah. Kami tahu setiap pemerintah daerah memiliki visi dan misi yang dijanjikan untuk rakyat. Kami akan mengawal itu," kata Heru.
Heru Setiawan baru saja dikukuhkan sebagai pejabat defenitif setelah beberapa waktu menjabat pelaksana tugas Kepala BPKP Sulut.