Minahasa Tenggara, 28/4 (Antara) - Kepala Bidang Anggaran Kabupaten Minahasa Tenggara Yoldi Winerungan menuturkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk fisik pada tahun 2016 akan mengalami potongan sebesar 10 persen dari total yang mencapai Rp184 miliar.
"Total potongannya ini akan mencapai Rp18 miliar, karena adanya surat edaran dari Menteri Keuangan terkait potongan DAK 2016," katanya di Ratahan, Kamis.
Dirinya menuturkan alasan pemotongan tersebut berdasarkan surat edaran menteri dikarenakan adanya perubahan dari asumsi realisasi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan.
"Tapi `non` fisik seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana sertifikasi guru, atau jaminan persalinan yang ada kesehatan perubahan," ujar Yoldi.
Namun hal tersebut kata Yoldi tak akan mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2016.
"Untuk APBD kita yang sudah tertata tidak akan ada pengaruh. Nanti pada APBD Perubahan baru kita lakukan penyesuaian sesuai dengan besaran yang dipotong," ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang Perbendaharaan Sherly Rompas mengakui untuk potongan DAK belum diberlakukan pada saat realisasi untuk triwulan satu.
"Kalau triwulan satu DAK fisiknya yang belum masuk belum ada potongan atau sekitar Rp55 miliar," ujarnya.
Sementara itu menurut Sherly terkait rincian potongan DAK, Kementerian Keuangan memberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan perhitungan sendiri atau `self blocking` sampai batas waktu 29 April.
"Kita ini sedang menyusun pos-pos anggaran yang akan dikurangi agar totalnya bisa mencapai 10% dari total DAK, karena daerah yang lebih tahu kebutuhan masing-masing," tandasnya.***3***
"Total potongannya ini akan mencapai Rp18 miliar, karena adanya surat edaran dari Menteri Keuangan terkait potongan DAK 2016," katanya di Ratahan, Kamis.
Dirinya menuturkan alasan pemotongan tersebut berdasarkan surat edaran menteri dikarenakan adanya perubahan dari asumsi realisasi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan.
"Tapi `non` fisik seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana sertifikasi guru, atau jaminan persalinan yang ada kesehatan perubahan," ujar Yoldi.
Namun hal tersebut kata Yoldi tak akan mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2016.
"Untuk APBD kita yang sudah tertata tidak akan ada pengaruh. Nanti pada APBD Perubahan baru kita lakukan penyesuaian sesuai dengan besaran yang dipotong," ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang Perbendaharaan Sherly Rompas mengakui untuk potongan DAK belum diberlakukan pada saat realisasi untuk triwulan satu.
"Kalau triwulan satu DAK fisiknya yang belum masuk belum ada potongan atau sekitar Rp55 miliar," ujarnya.
Sementara itu menurut Sherly terkait rincian potongan DAK, Kementerian Keuangan memberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan perhitungan sendiri atau `self blocking` sampai batas waktu 29 April.
"Kita ini sedang menyusun pos-pos anggaran yang akan dikurangi agar totalnya bisa mencapai 10% dari total DAK, karena daerah yang lebih tahu kebutuhan masing-masing," tandasnya.***3***