Minahasa Utara, 26/4 (Antara Sulut) - Bupati Minahasa Utara Vonie A Panambunan paparkan rencana kerja pemerintah setempat dihadapan Satuan Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pendidikan dan latihan (Diklat) Kepemimpinan yang diselenggarakan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung di Jakarta pekan lalu.
"Banyak manfaat yang diterima saat mengikuti Diklat kepemimpinan terkait pemerintahan daerah yang pastinya harus diejawantakan dalam menciptakan pemerinrah yang mandiri dan profesional," ujar Bupati di Airmadidi dalam Rapat Konsultasi RPJMD Kabupaten setempat, Selasa.
Panambunan mengatakan, hal penting yang didapat antara lain terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala daerah yang dijabarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Jelas dikatakan Menteri dimana tugas pemimpin daerah baik Gubernur maupun Bupati atau Walikota yaitu pengambil keputusan. Sedangkan Wakilnya yaitu melaksanakan kontrol dan pengawasan sistem yang ada," kata Panambunan.
Penting disampaikan Bupati, ketika Tupoksi itu dijalankan dengan baik maka kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan harmonis.
Panambunan menjelaskan, dalam instruksi Menteri Kumolo, Wagub, Wabup ataupun Wakil Walikota mempunyai tupoksinya sendiri, dimana untuk fungsi kontrol pengawasan dan tidak bisa memimpin rapat atau mengambil keputusan saat pimpinannya berada di luar daerah.
Panambunan mengatakan, sesuai petunjuk Mendagri, yang bisa memimpin rapat disaat Bupati tidak berada ditempat, yakni Sekretaris Daerah, Assisten I, II dan III.
"Pejabat-pejabat ini yang bisa dan berhak memimpin rapat, namun harus tetap koordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur atau Bupati/Walikota,†kata Bupati.
Namun demikian kata Bupati, dengan adanya instruksi tersebut tidak serta merta menilai Wakil pemimpin daerah diabaikan. Selayaknya di Minahasa Utara saya instruksikan agar menghormati Wakil Bupati.
"Kepala SKPD dan jajaran pegawai jangan pernah memandang sebelah mata kepada Pak Wabup. Beliau harus dihormati, apalagi dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasannya, karena selama ini, beliau selalu berkoordinasi dengan saya," ujar Panambunan menegaskan.
"Banyak manfaat yang diterima saat mengikuti Diklat kepemimpinan terkait pemerintahan daerah yang pastinya harus diejawantakan dalam menciptakan pemerinrah yang mandiri dan profesional," ujar Bupati di Airmadidi dalam Rapat Konsultasi RPJMD Kabupaten setempat, Selasa.
Panambunan mengatakan, hal penting yang didapat antara lain terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala daerah yang dijabarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Jelas dikatakan Menteri dimana tugas pemimpin daerah baik Gubernur maupun Bupati atau Walikota yaitu pengambil keputusan. Sedangkan Wakilnya yaitu melaksanakan kontrol dan pengawasan sistem yang ada," kata Panambunan.
Penting disampaikan Bupati, ketika Tupoksi itu dijalankan dengan baik maka kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan harmonis.
Panambunan menjelaskan, dalam instruksi Menteri Kumolo, Wagub, Wabup ataupun Wakil Walikota mempunyai tupoksinya sendiri, dimana untuk fungsi kontrol pengawasan dan tidak bisa memimpin rapat atau mengambil keputusan saat pimpinannya berada di luar daerah.
Panambunan mengatakan, sesuai petunjuk Mendagri, yang bisa memimpin rapat disaat Bupati tidak berada ditempat, yakni Sekretaris Daerah, Assisten I, II dan III.
"Pejabat-pejabat ini yang bisa dan berhak memimpin rapat, namun harus tetap koordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur atau Bupati/Walikota,†kata Bupati.
Namun demikian kata Bupati, dengan adanya instruksi tersebut tidak serta merta menilai Wakil pemimpin daerah diabaikan. Selayaknya di Minahasa Utara saya instruksikan agar menghormati Wakil Bupati.
"Kepala SKPD dan jajaran pegawai jangan pernah memandang sebelah mata kepada Pak Wabup. Beliau harus dihormati, apalagi dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasannya, karena selama ini, beliau selalu berkoordinasi dengan saya," ujar Panambunan menegaskan.