Manado, (Antarasulut) - Tim hukum pasangan calon wali kota Manado nomor urut satu, Harley Mangindaan-Jemmy Asiku, melaporkan dugaan NIK ganda yang digunakan oleh 1.881 dalam DPT, kepada Panwaslu setempat.
"Kami sudah melaporkanya ke Panwaslu dan berharap segera ditindaklanjuti, sehingga Pilkada dapat terlaksana dengan baik, dan senang karena Pilkada tertunda sehingga dugaan kecurangan dalam DPT dapat mencuat ke permukaan," kata ketua tim hukum Pasangan urut satu, Franky Weku, di Manado, Senin.
Weku mengatakan, DPT bermasalah tersebut berisikan nama-nama mahasiswa asal Papua yang tidak memegang KTP Manado dan sudah dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan dan mereka mengakui namanya dimasukan oleh kepala lingkungan, dan diduga diback up oleh pejabat kecamatan setempat.
"Dengan bekal konfirmasi tersebut kami bawa semua bukti di Panwaslu sehingga laporan nomor 10/LP/Panwas-Mdo/12/2015, sedang didalami pengawas Pilkada," katanya.
Selain itu, dugaan kecurangan lainnya yang ditemukan adalah satu kartu keluarga di Malalayang, berisikan lebih dari 18 orang anggota keluarga dengan NIK yang sama dan nama berbeda, pasahal setelah konfirmasi hanya ada lima anggota keluarga, dan mereka mengaku tidak tahu siapa pelakunya.
Weku mengatakan, pihaknya juga berharap kiranya selain diproses Panwaslu, pihaknya berharap penjabat wali kota juga bisa mendukung dengan membantu terlaksananya Pilkada yang jujur, adil, transparan dan rahasia dengan mengingatkan para kepala lingkungan memperhatikan DPT kembali.
Dia mengatakan, berdasarkan penelusuran dan bukti-bukti yang ditemukan, DPT dengan sejumlah nama yang orang yang sudah mati masih masuk, dan penggantian nama orang serta membalik nama orang padahal oknumnya sama juga terjadi.
Anggota tim hukum lainya Daniel Bangsa, mengatakan pihaknya terus menelusuri hal tersebut secara hukum, karena pihaknya inhin agar pelaksanaan pesta demokrasi di Manado berjalan baik, lancar sesuai norma hukum yabg berlaku.
Karena itu menurutnya pihaknya bersyukur karena Pilkada tertunda sehingga hal-hal yang tidak benar dapat terungkap, dan siapa dalangnya dapat diungkap ke permukaan.
Dia mengatakan jika memang belum diproses secara baik, pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada aparat kepolisian, walaupun secara normatif polisi juga masuk dalam Gakumdu, namun kalau penanganan lambat maka pihaknya akan menempuh langkah tersebut. ***2***
"Kami sudah melaporkanya ke Panwaslu dan berharap segera ditindaklanjuti, sehingga Pilkada dapat terlaksana dengan baik, dan senang karena Pilkada tertunda sehingga dugaan kecurangan dalam DPT dapat mencuat ke permukaan," kata ketua tim hukum Pasangan urut satu, Franky Weku, di Manado, Senin.
Weku mengatakan, DPT bermasalah tersebut berisikan nama-nama mahasiswa asal Papua yang tidak memegang KTP Manado dan sudah dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan dan mereka mengakui namanya dimasukan oleh kepala lingkungan, dan diduga diback up oleh pejabat kecamatan setempat.
"Dengan bekal konfirmasi tersebut kami bawa semua bukti di Panwaslu sehingga laporan nomor 10/LP/Panwas-Mdo/12/2015, sedang didalami pengawas Pilkada," katanya.
Selain itu, dugaan kecurangan lainnya yang ditemukan adalah satu kartu keluarga di Malalayang, berisikan lebih dari 18 orang anggota keluarga dengan NIK yang sama dan nama berbeda, pasahal setelah konfirmasi hanya ada lima anggota keluarga, dan mereka mengaku tidak tahu siapa pelakunya.
Weku mengatakan, pihaknya juga berharap kiranya selain diproses Panwaslu, pihaknya berharap penjabat wali kota juga bisa mendukung dengan membantu terlaksananya Pilkada yang jujur, adil, transparan dan rahasia dengan mengingatkan para kepala lingkungan memperhatikan DPT kembali.
Dia mengatakan, berdasarkan penelusuran dan bukti-bukti yang ditemukan, DPT dengan sejumlah nama yang orang yang sudah mati masih masuk, dan penggantian nama orang serta membalik nama orang padahal oknumnya sama juga terjadi.
Anggota tim hukum lainya Daniel Bangsa, mengatakan pihaknya terus menelusuri hal tersebut secara hukum, karena pihaknya inhin agar pelaksanaan pesta demokrasi di Manado berjalan baik, lancar sesuai norma hukum yabg berlaku.
Karena itu menurutnya pihaknya bersyukur karena Pilkada tertunda sehingga hal-hal yang tidak benar dapat terungkap, dan siapa dalangnya dapat diungkap ke permukaan.
Dia mengatakan jika memang belum diproses secara baik, pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada aparat kepolisian, walaupun secara normatif polisi juga masuk dalam Gakumdu, namun kalau penanganan lambat maka pihaknya akan menempuh langkah tersebut. ***2***