Manado, (AntarSulut) - Capaian pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara hingga triwulan ke tiga sebesar Rp618,56 miliar atau sebesar 67,74 persen dari target sebesar Rp913,16 miliar.
"Karena itu kami mengimbau kepada wajib pajak taat terhadap kewajibannya dengan membayar tepat waktu," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Roy Tumiwa di Manado.
Mantan kepala badan kepegawaian daerah ini mengatakan, PAD yang ditarik pemerintah daerah bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan lain-lain PAD yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono mengatakan, penerimaan daerah melalui sektor pajak merupakan ukuran kekuatan otonomi daerah.
"Keberhasilan otonomi daerah hanya bisa diukur dari seberapa besarnya penerimaan PAD yang diterima. Jika pendapatannya rendah maka otonomi daerah dianggap gagal," ujarnya.
Karena itu Sumarsono yang juga menjabat Dirjen Otonomi Daerah mengatakan, Pemerintah Pusat saat ini tidak secepatnya menyetujui setiap pengajuan pembentukan daerah otonomi baru yang diusulkan provinsi maupun kabupaten/kota di tanah air.
Penyebabnya kata dirjen lulusan Universitas Gajah Mada ini penerimaan PAD masih sangat rendah, dan itu menjadi salah satu evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
"Dipenda Sulut sebagai satu-satunya lembaga yang diserahi tugas mengkoordinasi pengelola PAD serta pajak daerah dituntut lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang belum berhasil," ajaknya.
Menurut dia, Dipenda Sulut sudah bagus, namun kurang percaya diri melakukan terobosan baru menggali sumber-sumber PAD yang ada.
Dia mencontohkan Dipenda Tangerang, di mana pemilik kendaraan yang sudah enam tahun tidak mengurus pajak diberikan pemutihan lewat surat pemberitahuan, diregistrasi, selanjutnya diberi bimbingan dan penyuluhan, pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
"Dipenda Sulut kiranya mengambil contoh ini sehingga penunggak pajak kendaraan bermotor di Sulut semakin berkurang. Demikian pula dengan 15 UPTD yang ada, mereka merupakan ujung tombak, kiranya terus dibenahi. Mereka yang berhasil diberikan apresiasi sedangkan yang belum berhasil jangan, dinonjobkan melainkan diberi pembinaan," katanya.
"Karena itu kami mengimbau kepada wajib pajak taat terhadap kewajibannya dengan membayar tepat waktu," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Roy Tumiwa di Manado.
Mantan kepala badan kepegawaian daerah ini mengatakan, PAD yang ditarik pemerintah daerah bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan lain-lain PAD yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono mengatakan, penerimaan daerah melalui sektor pajak merupakan ukuran kekuatan otonomi daerah.
"Keberhasilan otonomi daerah hanya bisa diukur dari seberapa besarnya penerimaan PAD yang diterima. Jika pendapatannya rendah maka otonomi daerah dianggap gagal," ujarnya.
Karena itu Sumarsono yang juga menjabat Dirjen Otonomi Daerah mengatakan, Pemerintah Pusat saat ini tidak secepatnya menyetujui setiap pengajuan pembentukan daerah otonomi baru yang diusulkan provinsi maupun kabupaten/kota di tanah air.
Penyebabnya kata dirjen lulusan Universitas Gajah Mada ini penerimaan PAD masih sangat rendah, dan itu menjadi salah satu evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
"Dipenda Sulut sebagai satu-satunya lembaga yang diserahi tugas mengkoordinasi pengelola PAD serta pajak daerah dituntut lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang belum berhasil," ajaknya.
Menurut dia, Dipenda Sulut sudah bagus, namun kurang percaya diri melakukan terobosan baru menggali sumber-sumber PAD yang ada.
Dia mencontohkan Dipenda Tangerang, di mana pemilik kendaraan yang sudah enam tahun tidak mengurus pajak diberikan pemutihan lewat surat pemberitahuan, diregistrasi, selanjutnya diberi bimbingan dan penyuluhan, pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
"Dipenda Sulut kiranya mengambil contoh ini sehingga penunggak pajak kendaraan bermotor di Sulut semakin berkurang. Demikian pula dengan 15 UPTD yang ada, mereka merupakan ujung tombak, kiranya terus dibenahi. Mereka yang berhasil diberikan apresiasi sedangkan yang belum berhasil jangan, dinonjobkan melainkan diberi pembinaan," katanya.