Manado (ANTARA) -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon, Sulawesi Utara mengingatkan munculnya praktik politik uang di masa tenang tanggal 24-26 November 2024 menjelang pilkada.
"Komisi Pemberantasan Korupsi dalam berbagai rilis dan pernyataan langsung sudah menyampaikan bahwa politik uang menjadi pemicu utama sejumlah pasangan calon terpilih untuk berperilaku koruptif saat memimpin kelak," kata Ketua Bawaslu Tomohon, Stenly Kowaas di Tomohon, Minggu
Dampak yang muncul dari pemimpin yang koruptif menurut Stenly, sangat berbahaya, karena jika ini terjadi maka yang akan jadi korban adalah masyarakat secara keseluruhan.
Sementara di sisi lain, yang menikmati hanya segelintir orang yang berada dalam lingkaran penguasa selama masa pemerintahan berlangsung.
"Sungguh sebuah situasi yang berbahaya dan menyedihkan," katanya menambahkan.
Isu di tengah masyarakat bahwa praktik 'money politics' adalah hal yang lumrah dan biasa, tidak hanya menyesatkan tapi juga merendahkan martabat pemilih.
Menyuap pemilih dengan ratusan ribu rupiah ataupun bantuan sembako yang tidak seberapa, adalah strategi tak terpuji sekaligus merupakan titik terendah dalam setiap kontestasi.
Oleh karena itu, Bawaslu Tomohon berharap ada gerakan kolektif yang nyata untuk sama-sama kita menegaskan dalam tagar: Malu Terima Money Politics.