Ratahan, 29/6 (Antara) - Dinas Pertanian dan Peternakan Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, mencatat tiap tahun daerah tersebut mengalami kekurangan 1.300 ton pupuk bersubsidi.
"Kebutuhan pupuk bersubsidi setiap tahun mencapai 2.975 ton, sedangkan yang disuplai hanya 1.664 ton tiap tahun," kata Kepala Distanak Minahasa Tenggara Elly Sangian di Ratahan, Senin.
Kondisi ini, katanya, berdampak rawannya Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami krisis pupuk karena kebutuhannya lebih besar dibandingkan pasokannya.
Dia menambahkan untuk melakukan penambahan pasokan pupuk bersubsidi, pemerintah harus menyertakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
"Mekanismenya memang harus ada RDKK untuk permintaan tambahan. Bagi yang tidak memilikinya, tidak boleh menerima pupuk bersubsidi," jelas Elly.
Steven Ratunuman, salah satu petani asal Tombatu mengaku sering kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sedangkan di waktu bersamaan tanaman pertanian sudah harus membutuhkan pupuk.
"Beberapa kali saya terpaksa membeli pupuk yang bukan subsidi karena sudah musim tanam. Harganya memang lebih mahal tapi sudah mendesak," katanya.
Magdalena Manawan, salah satu agen pupuk bersubsidi di Minahasa Tenggara mengaku sejauh ini ketersediaan pupuk bersubsidi, pasokannya sesuai dengan data dari pemerintah.
"Kalau soal kelangkaan itu kami tidak tahu. Yang pasti pasokan di kami sudah sesuai dan sejauh ini lancar-lancar saja," kata Manawan.
Dia menambahkan kebutuhan petani, sering tidak menentu kalau habis baru dipesan kembali kepada distributor sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.
"Yang sering dibeli adalah pupuk jenis urea dan phonska. Begitu juga dengan SP36. Harga yang di patok pun sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang diberikan pemerintah," terangnya.
"Kebutuhan pupuk bersubsidi setiap tahun mencapai 2.975 ton, sedangkan yang disuplai hanya 1.664 ton tiap tahun," kata Kepala Distanak Minahasa Tenggara Elly Sangian di Ratahan, Senin.
Kondisi ini, katanya, berdampak rawannya Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami krisis pupuk karena kebutuhannya lebih besar dibandingkan pasokannya.
Dia menambahkan untuk melakukan penambahan pasokan pupuk bersubsidi, pemerintah harus menyertakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
"Mekanismenya memang harus ada RDKK untuk permintaan tambahan. Bagi yang tidak memilikinya, tidak boleh menerima pupuk bersubsidi," jelas Elly.
Steven Ratunuman, salah satu petani asal Tombatu mengaku sering kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sedangkan di waktu bersamaan tanaman pertanian sudah harus membutuhkan pupuk.
"Beberapa kali saya terpaksa membeli pupuk yang bukan subsidi karena sudah musim tanam. Harganya memang lebih mahal tapi sudah mendesak," katanya.
Magdalena Manawan, salah satu agen pupuk bersubsidi di Minahasa Tenggara mengaku sejauh ini ketersediaan pupuk bersubsidi, pasokannya sesuai dengan data dari pemerintah.
"Kalau soal kelangkaan itu kami tidak tahu. Yang pasti pasokan di kami sudah sesuai dan sejauh ini lancar-lancar saja," kata Manawan.
Dia menambahkan kebutuhan petani, sering tidak menentu kalau habis baru dipesan kembali kepada distributor sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.
"Yang sering dibeli adalah pupuk jenis urea dan phonska. Begitu juga dengan SP36. Harga yang di patok pun sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang diberikan pemerintah," terangnya.