Ratahan, (Antara Sulut) - Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap akan segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan laporan keuangan daerah tersebut.
"Segera ditindaklanjuti temuan BPK, sesuai dengan peraturannya yakni 60 hari, dan kami minta pihak-pihak yang ada temua untuk menyelesaikan secepatnya," tegas James, di Ratahan, Minggu.
Dia berjanji pada tahun-tahun mendatang pengelolaan keuangan di Mitra akan diatur sebaik mungkin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Makanya keinginan pemerintah, DPRD Mitra mengenai pengeloaan keuangan pemerintahan yang baik dan benar semakin mendekati harapan," ucap James.
Dia pun mengungkapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi besar, sehingga Mitra bisa meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Penghargaan bagi DPRD, yang selama ini mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan Wabub yang telah menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal, sert jajaran pemerintah," tutur James.
Selain itu, James mengharapkan dukungan dari BPK-RI untuk terus mendampingi dalam proses pengelolaan keuangan Pemkab.
"Dengan segala kekurangan yang ada saya meminta dukungan, topangan serta tuntunan BPK RI untuk sekiranya semua kekurangan dapat kami benahi sehinggga kedepan dapat lebih baik," tukasnya.
James mengakui, opini yang diperoleh Pemkab Mitra ini menjadi hadiah dalam rangka HUT Kabupaten ke-delapan dan untuk rakyat Minahasa Tenggara.
Pemberian opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset pemerintah Mitra yang pada tahun sebelumnya TW menjadi WDP merupakan hadiah istimewa," ujarnya.
James pun bertekad Mitra Tenggara akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian di bawah pemerintahannya.
"Bersama Wabup, kami bertekab meraih opini yang lebih baik, sehingga saya berharap aparat pemerintah, dan didukung DPRD bisa lebih maksimal," tandasnya.
Hadir pada acara tersebut, Bupati didampingi Wabub Ronald Kandoli, Ketua DPRD Drs Taviv Watuseke, kepala Inspektorat Mitra Stanley Pasulatan dan Kaban BPKAD Mitra Mecky Tumimomor.
"Segera ditindaklanjuti temuan BPK, sesuai dengan peraturannya yakni 60 hari, dan kami minta pihak-pihak yang ada temua untuk menyelesaikan secepatnya," tegas James, di Ratahan, Minggu.
Dia berjanji pada tahun-tahun mendatang pengelolaan keuangan di Mitra akan diatur sebaik mungkin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Makanya keinginan pemerintah, DPRD Mitra mengenai pengeloaan keuangan pemerintahan yang baik dan benar semakin mendekati harapan," ucap James.
Dia pun mengungkapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi besar, sehingga Mitra bisa meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Penghargaan bagi DPRD, yang selama ini mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan Wabub yang telah menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal, sert jajaran pemerintah," tutur James.
Selain itu, James mengharapkan dukungan dari BPK-RI untuk terus mendampingi dalam proses pengelolaan keuangan Pemkab.
"Dengan segala kekurangan yang ada saya meminta dukungan, topangan serta tuntunan BPK RI untuk sekiranya semua kekurangan dapat kami benahi sehinggga kedepan dapat lebih baik," tukasnya.
James mengakui, opini yang diperoleh Pemkab Mitra ini menjadi hadiah dalam rangka HUT Kabupaten ke-delapan dan untuk rakyat Minahasa Tenggara.
Pemberian opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset pemerintah Mitra yang pada tahun sebelumnya TW menjadi WDP merupakan hadiah istimewa," ujarnya.
James pun bertekad Mitra Tenggara akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian di bawah pemerintahannya.
"Bersama Wabup, kami bertekab meraih opini yang lebih baik, sehingga saya berharap aparat pemerintah, dan didukung DPRD bisa lebih maksimal," tandasnya.
Hadir pada acara tersebut, Bupati didampingi Wabub Ronald Kandoli, Ketua DPRD Drs Taviv Watuseke, kepala Inspektorat Mitra Stanley Pasulatan dan Kaban BPKAD Mitra Mecky Tumimomor.