Manado (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu, Sulawesi Utara(Sulut) terus memasifkan penyuluhan produk hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah(Pilkada) 2024.
*Kami intensif melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan produk hukum dalam rangka pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Sulawesi Utara tahun 2024," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Kotamobagu Ilmi Paputungan, di Kotamobagu, Senin.
Ilmi mengatakan, penyuluhan hukum tersebut untuk menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memahami regulasi pilkada.
"Dari sini masyarakat bisa berperan aktif dalam pilkada serta melaksanakan kampanye damai dan menghindari kampanye hitam(black campaign), menghindari politik-politik pragmatis yang dapat menjerat masyarakat dalam persoalan-persoalan hukum," ujarnya.
Penyuluhan hukum tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti dari Polda Sulut Agus Sumandik, Asintel Kejati Sulut Marthen Tandi, BIN Sulut Komara Manurung, Akademisi Unsrat Manado Tommy Sumakul, Bawaslu Sulut Donny Rumagit, Pegiat Kepemiluan Jojo Rohi, yang dipandu Junaidi Amra dan Terry Suoth sebagai moderator.
Peserta dalam penyuluhan hukum tersebut di antaranya perwakilan partai politik peserta Pemilu, organisasi kemasyarakatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah kerja Kota Kotamobagu.
Ketua KPU Kota Kotamobagu Minshart Manoppo mengatakan penyebarluasan informasi produk hukum kepada masyarakat untuk menghasilkan pilkada berkualitas.
"Pentingnya informasi mengenai regulasi Pilkada 2024 disampaikan secara luas kepada masyarakat agar pelaksanaan setiap tahapan pilkada bisa diketahui dan dipahami dengan jelas oleh setiap masyarakat sehingga Pilkada 2024 berkualitas" kata Minshart saat menutup kegiatan tersebut.
*Kami intensif melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan produk hukum dalam rangka pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Sulawesi Utara tahun 2024," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Kotamobagu Ilmi Paputungan, di Kotamobagu, Senin.
Ilmi mengatakan, penyuluhan hukum tersebut untuk menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memahami regulasi pilkada.
"Dari sini masyarakat bisa berperan aktif dalam pilkada serta melaksanakan kampanye damai dan menghindari kampanye hitam(black campaign), menghindari politik-politik pragmatis yang dapat menjerat masyarakat dalam persoalan-persoalan hukum," ujarnya.
Penyuluhan hukum tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti dari Polda Sulut Agus Sumandik, Asintel Kejati Sulut Marthen Tandi, BIN Sulut Komara Manurung, Akademisi Unsrat Manado Tommy Sumakul, Bawaslu Sulut Donny Rumagit, Pegiat Kepemiluan Jojo Rohi, yang dipandu Junaidi Amra dan Terry Suoth sebagai moderator.
Peserta dalam penyuluhan hukum tersebut di antaranya perwakilan partai politik peserta Pemilu, organisasi kemasyarakatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah kerja Kota Kotamobagu.
Ketua KPU Kota Kotamobagu Minshart Manoppo mengatakan penyebarluasan informasi produk hukum kepada masyarakat untuk menghasilkan pilkada berkualitas.
"Pentingnya informasi mengenai regulasi Pilkada 2024 disampaikan secara luas kepada masyarakat agar pelaksanaan setiap tahapan pilkada bisa diketahui dan dipahami dengan jelas oleh setiap masyarakat sehingga Pilkada 2024 berkualitas" kata Minshart saat menutup kegiatan tersebut.